Simak Kisaran UMR Kalimantan disini, Mana yang Paling Besar?

UMR Kalimantan – Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah atau kota dalam provinsi yang sama. Upah minimum adalah tingkat minimum yang digunakan pengusaha atau operator industri untuk membayar pekerjanya. Mengutip berita dari berbagai sumber, mulai 22 November 2022, pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum.

Upah minimum berlaku bagi pegawai atau pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. UMP ditetapkan dengan SK gubernur, sedangkan penyesuaian UMP dilakukan oleh komisi gaji provinsi, yang kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas tenaga kerja provinsi.

Di Indonesia sendiri yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari total sudah ada 34 provinsi di seluruh wilayah nusantara menjadikan negara ini juga mengatur setiap wilayah mereka melalui pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Setiap kebijakan-kebijakan mengenai peraturan pemerintah daerah tersebut juga telah diatur oleh undang-undang tidak terkecuali mengenai peraturan soal upah minimum provinsi setiap daerah yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup di daerah tersebut. Namun, dari sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia tersebut pada pembahasan kali ini kami hanya akan berfokus pada upah minimum provinsi daerah Pulau Kalimantan saja.

Jika kalian ada yang tertarik bekerja di provinsi daerah Pulau Kalimantan atau memang hanya ingin sekedar ingin mengetahui sebagai perbandingan upah minimum provinsi di daerah lain kami sudah merangkum semua data tersebut pada pembahasan kali ini.

Selanjutnya pembahasan mengenai upah minimum provinsi atau UMR Kalimantan tersebut akan kami ulas di bawah ini!

Definisi UMR, UMP, dan UMK

Sebelum lebih jauh membahas mengenai berapa kisaran upah minimum provinsi yang ada di Pulau Kalimantan mari kita simak terlebih dahulu apa itu definisi dari beberapa istilah UMR, UMP, dan UMK dibawah ini.

Pengertian dan definisi UMR, UMP, dan UMK diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut:

Upah minimum adalah standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah. pegawai/karyawan suatu perusahaan yang terdiri dari gaji pokok bulanan yang mencakup tunjangan tetap (umumnya tidak terbatas pada biaya transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, asuransi, dll)

UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan regional yaitu provinsi. Pada zaman dahulu UMR banyak digunakan sebagai acuan untuk menentukan nominal upah, sehingga istilah tersebut dikenal luas oleh masyarakat umum. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru, istilah ini tidak lagi digunakan, melainkan ditambah dengan istilah UMP dan UMK.

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayah adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi, serta kabupaten dan kota.

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten, yang mencakup satu wilayah administratif atau wilayah perkotaan tertentu. Nama tersebut dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP dimana daerah/kota tersebut berada.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, upah minimum dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu UMSP (upah minimum sektor provinsi) dan juga UMSK (upah minimum sektor kota/daerah).

UMSP dan UMSK didasarkan pada sektor industri atau usaha di mana industri tersebut bergerak, seperti konstruksi dan pekerjaan umum, mobil, sumber daya dan industri, dll. Setiap bidang memiliki tingkat gajinya sendiri.

UMP dan UMK mudah dilihat dan dicari karena biasanya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tentang UMP dan UMK diperoleh dari situs resmi ketenagakerjaan negara atau melalui informasi lisan dari pusat ketenagakerjaan negara. Sesuai keputusan,

UMP selalu lebih kecil dari UMK, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Namun, UMK terendah provinsi biasanya sama dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.

Pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa unit bisnis tidak dapat membayar karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini pemilik perusahaan dapat meminta penangguhan kepada gubernur daerah tempat perusahaan tersebut berada.

Hal ini diatur dalam pasal no.90 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pemberi kerja harus tetap membayar upah kepada pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah selama proses penangguhan masih berlangsung.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui pembekuan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang meminta pembekuan. Perusahaan yang meminta penangguhan harus memenuhi nilai nominal yang diatur dalam peraturan saat membayar gaji bulanan. Pelanggaran pembayaran UMP dan UMK dikenakan sanksi khusus dari pemerintah.

Upah Minimum Provinsi atau UMR Kalimantan 2022

Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk UMP Kalimantan, baru diterapkan mulai awal tahun 2022. Menaikkan upah minimum di provinsi itu sendiri selalu menjadi topik hangat di mata publik. UMP adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk membayar upah di lingkungan usaha provinsi.

Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang relevan berbeda di setiap provinsi. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan Boris Tampubolon Memahami Commonwealth Laws Agar Tidak Menjadi Korban, UMP diangkat oleh gubernur atau gubernur provinsi.

UMP ditentukan berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan wirausaha, pembangunan dan keberlanjutan, pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita, dan aspek lainnya.

UMP ditetapkan dan diterbitkan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 November setiap tahun dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Jadi apa itu UMP di Kalimantan? Simak penjelasan upah minimum di provinsi Pulau Kalimantan berikut ini.

1. Daftar UMP Pulau Kalimantan

Rangkuman berbagai website resmi website BPK provinsi pulau Kalimantan dan UMP Kalimantan yang dikumpulkan dari provinsi Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.

• UMP Kalimantan Barat 2022 adalah Rp2.434.328 naik dari sebelumnya Rp2.399.698.65
• UMP Kalimantan Tengah 2022 adalah Rp2.922.516 naik dari sebelumnya Rp2.903.144
• UMP Kalimantan Selatan 2022 adalah Rp2.906.473 naik dari sebelumnya Rp2.877. 448
• UMP Kalimantan Timur 2022 adalah Rp3.014.497 naik dari sebelumnya Rp2.981.378
• UMP Kalimantan Utara 2022 adalah Rp3.310.723 naik dari sebelumnya Rp3.000.804.

Dari deretan UMP Kalimantan di atas, dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki UMP tertinggi masih dipegang oleh Kalimantan Utara, yakni sebesar Rp3.310.723. Sedangkan provinsi yang memiliki UMP terendah, yaitu UMP Kalimantan Barat 2022 sebesar Rp2.434.328.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum Provinsi

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerjaan ditentukan oleh kontrak, kontrak kerja atau undang-undang, sedangkan gaji karyawan dinaikkan melalui tinjauan gaji dan audit berkala. struktur dan skala, dengan mempertimbangkan  produktivitas dan tingkat keterampilan perusahaan.

Kebijakan penggajian itu sendiri mengacu pada struktur dan skala gaji yang diterapkan di perusahaan, yaitu kisaran gaji dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari kelompok kerja. Pertumbuhan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

1. Peraturan Pemerintah

Sebagai jaring pengaman bagi pekerja, setiap tahun pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum, sehingga upah memungkinkan penghidupan yang layak.

Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai  dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada jabatan terendah.

Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional.

Persentase kenaikan upah dapat mengikuti  upah minimum atau ditentukan dengan cara lain, dengan ketentuan bahwa upah terendah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

2. Kapasitas perusahaan

Skala usaha dan kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi kemampuan  membayar gaji karyawan. Seperti di masa pandemi, saat wabah COVID-19 melanda banyak bisnis, banyak industri yang memberhentikan pekerja karena tidak mampu membayar upah, apalagi menaikkan upah.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara asimetris untuk tahun 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap dunia usaha. Industri yang terkena dampak positif epidemi, seperti obat-obatan dan perawatan kesehatan, atau yang tidak terpengaruh epidemi, akan melihat UMP tumbuh sebesar 3,27%. Pada saat yang sama, industri yang terkena dampak negatif pandemi tidak boleh menaikkan upah minimum.

3. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar  hidup dimana seorang pekerja dapat hidup dalam kondisi fisik yang baik selama satu bulan. KHL diperoleh dari hasil survei  Dewan Gaji Nasional dan direvisi setiap lima tahun sekali.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja menetapkan KHL sebagai salah satu kriteria kenaikan upah minimum. KHL 2020 memuat 6 komponen yang dikelompokkan menjadi 7 kebutuhan yang berbeda yaitu makanan dan minuman; Pakaian; lingkungan; pelatihan; kesehatan; angkutan; dan rekreasi, tabungan dan jaminan sosial.

KHL menghitung jumlah kebutuhan yang layak untuk sebulan, misalnya dalam kategori makanan dan minuman, Anda membutuhkan 10 kg beras, 0,75 kg daging, 1,2 kg ikan segar, 1 kg telur, 7,5 kg sayuran ,5 kg buah-buahan, dll.

4. Gaji rata-rata

Gaji rata-rata pasar adalah gaji yang dibayarkan  beberapa perusahaan untuk pekerjaan serupa dan kategori pekerjaan yang  sama. Umumnya, perusahaan menggunakan gaji rata-rata untuk menentukan gaji yang mereka tawarkan kepada karyawan.

Jika ada kenaikan upah di pasar, misalnya karena ketersediaan pekerjaan untuk  pekerjaan tersebut semakin terbatas,  perusahaan dapat menawarkan kenaikan upah kepada pekerja. Hal ini dapat mencegah pekerja pindah ke perusahaan lain dengan upah yang  lebih tinggi.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Struktur gaji dan skala  perusahaan menggambarkan tingkat gaji, semakin tinggi jabatan,  semakin tinggi imbalannya. Ini adalah semacam sistem upah yang adil di mana pekerjaan yang lebih bertanggung jawab dibayar lebih banyak.

Dalam hal terjadi perubahan peran atau tambahan tugas dan tanggung jawab, biasanya perusahaan  menawarkan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan tugas baru. Oleh karena itu, promosi  selalu diikuti dengan kenaikan gaji.

6. Peran serikat pekerja

Serikat pekerja dan pengusaha dapat membuat kesepakatan bersama (PKB) yang mengatur masalah pengupahan. Selain itu, melalui dialog, serikat pekerja juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan yang menawarkan untuk meminta kenaikan gaji.

Inilah yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021, ketika beberapa serikat pekerja perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19 melakukan dialog dengan perwakilan bisnis untuk terus menaikkan upah minimum sendiri.

7. Kontrak Kerja

Sebagian besar perusahaan menganggap kontrak kerja sebagai dasar untuk  penyesuaian atau kenaikan gaji. Karyawan dengan senioritas lebih besar kemungkinannya untuk menerima kenaikan gaji dibandingkan dengan karyawan yang baru bekerja selama satu tahun.

Kondisi pelayanan menggambarkan kontribusi dan loyalitas pekerja kepada perusahaan. Kenaikan gaji merupakan pengakuan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Regulasi Penetapan UMP atau UMR Kalimantan

Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk UMP atau UMR Kalimantan, baru diterapkan mulai awal tahun 2022. Menaikkan upah minimum di provinsi itu sendiri selalu menjadi topik hangat di mata publik. UMP adalah standar minimal yang digunakan oleh pengusaha atau pelaku industri untuk membayar upah di lingkungan usaha provinsi.

Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang relevan berbeda di setiap provinsi. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan Memahami Commonwealth Laws Agar Tidak Menjadi Korban, UMP diangkat oleh gubernur atau gubernur provinsi.

UMP ditentukan berdasarkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kemampuan wirausaha, pembangunan dan keberlanjutan, pembangunan ekonomi, pendapatan per kapita, dan aspek lainnya.

UMP ditetapkan dan diterbitkan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 1 November setiap tahun dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Jadi apa itu UMP di Kalimantan? Simak penjelasan upah minimum di provinsi Pulau Kalimantan berikut ini.

Rangkuman berbagai website resmi website BPK provinsi pulau Kalimantan dan UMP Kalimantan yang dikumpulkan dari provinsi Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.

Dikutip dari buku Executive Compensation Management terbitan Elex Media Komputindo, mekanisme penetapan UMP ditetapkan oleh gubernur kabupaten berdasarkan usulan dewan gaji kabupaten dengan beberapa pertimbangan. Mekanisme penetapan UMP

adalah sebagai berikut:

• Dewan Penggajian mengajukan usulan upah minimum berdasarkan hasil analisis kebutuhan hidup individu pegawai. Permenakertrans No. 13 Tahun 2012 mengatur hal ini sebagai bagian dari penghapusan persyaratan hidup layak secara bertahap.
• penilaian UMP dilakukan setahun sekali, yaitu. UMP berlaku selama 1 tahun.
• Meskipun ada beberapa peraturan upah minimum yang berlaku, hanya ada satu upah minimum untuk setiap pekerja/karyawan di setiap industri.
• Majikan tidak diperbolehkan membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat ditangguhkan sesuai dengan Kepmenakertrans nomor: Kep-231/Men/2003.
• Pengusaha mengajukan permohonan kepada gubernur kabupaten untuk menunda pelaksanaan upah minimum melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten selambat-lambatnya 10 hari sebelum berlakunya upah minimum yang baru.

Perhitungan kenaikan UMP atau UMR Kalimantan

Aturan mengenai penghitungan upah minimum tertuang dalam PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Pada undang-undang bagian 25, ayat 2 Peraturan menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten (UMP) dan upah minimum administrasi dan kota (UMK) ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja.

Kondisi ekonomi yang diusulkan meliputi tingkatan daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah rata-rata.

Khusus untuk UMK, unsur perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan/atau inflasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sanksi bagi pelanggar

Seperti yang tertuang pada uu no. 13 tahun 2003 perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan UMP dianggap sebagai penjahat menurut Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003, diancam dengan pidana penjara satu sampai empat tahun dan denda tidak kurang dari 100 juta dan tidak lebih dari 400 juta rupiah. UMP yang ditetapkan adalah gaji pokok pekerja perorangan dan masa kerja 0-12 bulan. Jika bagian gaji terdiri dari gaji pokok dan kenaikan tetap, maka besaran gaji pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok dan kenaikan tetap.

Demikianlah sekian pembahasan singkat mengenai penetapan upah minimum provinsi di Indonesia dan mengetahui besaran UMP atau UMR Kalimantan.

Penulis: Pandu Akram

Artikel terkait:

Rincian UMK Kota Yogyakarta Beserta Tips Untuk Mengelolanya

Daftar UMK di Jawa Timur Terbaru 2022

12 Cara Mengembalikan Semangat Kerja yang Hilang

Jenis Pangkat dan Golongan PNS Beserta Gajinya

Ini Cara Menjadi Tukang Parkir Pesawat Dengan Gaji Besar