Daftar UMK di Jawa Timur Terbaru 2022

Daftar UMK Jawa Timur – Pemerintah provinsi Jawa Timur telah mengumumkan perihal Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Besaran nilai UMK tak sama, ada yang naik dan ada pula yang tetap.

Dalam salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan UMK. Ada juga daerah yang sama sekali mengalami kenaikan UMK, atau stagnan.

Besaran UMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2022

Berikut Besaran UMK Tahun 2022 di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022, diurutkan dari yang tertinggi ke terendah:

1. Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19
2. Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51
3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85
4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19
5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17
6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36
7. Kota Malang: Rp 2.994.143,98
8. Kota Pasuruan: Rp 2.838.837,64
9. Kota Batu: Rp 2.830.367,09
10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88
11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95
12. Kabupaten Tuban: Rp 2.539.224,88
13. Kota Mojokerto: Rp 2.510.452,36
14. Kabupaten Lamongan: Rp 2.501.977,27
15. Kota Probolinggo: Rp 2.376.240,63
16. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91
17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.328.899,12
18. Kota Kediri: Rp 2.118.116,63
19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.079.568,07
20. Kabupaten Kediri: Rp 2.043.422,93
21. Kota Blitar: Rp 2.039.024,44
22. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.029.358,67
23. Kabupaten Blitar: Rp 2.015.071,18
24. Kabupaten Lumajang: Rp 2.000.607,20
25. Kota Madiun: Rp 1.991.105,79
26. Kabupaten Sumenep: Rp 1.978.927,22
27. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.970.006,41
28. Kabupaten Ngawi: Rp 1.962.585,99
29. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77
30. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.958.640,12
31. Kabupaten Madiun: Rp 1.958.410,31
32. Kabupaten Magetan: Rp 1.957.329,43
33. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.956.773,48
34. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.954.281,32
35. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.944.932,74
36. Kabupaten Situbondo: Rp 1.942.750,77
37. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.939.686,39
38. Kabupaten Sampang: Rp 1.922.122,97

Besaran UMK di Provinsi Jawa Timur tahun 2021

Berikut ini ialah daftar UMK terbaru Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2021 menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur Ja Tiimur nomor 188/498/KPTS/013/2020, diurutkan dari yang tertinggi ke terendah.

1. Kota Surabaya: Rp 4.300.479,19
2. Kabupaten Gresik: Rp 4.297.030,51
3. Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.293.581,85
4. Kabupaten Pasuruan: Rp 4.290.133,19
5. Kabupaten Mojokerto: Rp 4.279.787,17
6. Kabupaten Malang: Rp 3.068.275,36
7. Kota Malang: Rp 2.970.502,73
8. Kota Pasuruan: Rp 2.819.801,59
9. Kota Batu: Rp 2.819.801,59
10. Kabupaten Jombang: Rp 2.654.095,88
11. Kabupaten Probolinggo: Rp 2.553.265,95
12. Kabupaten Tuban: Rp 2.532.234,77
13. Kabupaten Lamongan: Rp 2.488.724,77
14. Kota Mojokerto: Rp 2.481.302,97
15. Kabupaten Jember: Rp 2.355.662,91
16. Kota Probolinggo: Rp 2.350.000,00
17. Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.314.278,87
18. Kota Kediri: Rp 2.085.924,76
19. Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.066.781,80
20. Kabupaten Kediri: Rp 2.033.504,99
21. Kabupaten Tulungagung: Rp 2.010.000,00
22. Kabupaten Blitar: Rp 2.004.705,75
23. Kota Blitar: Rp 2.004.705,75
24. Kabupaten Lumajang: Rp 1.982.295,10
25. Kabupaten Pacitan: Rp 1.961.154,77
26. Kabupaten Ngawi: Rp 1.960.510,00
27. Kabupaten Bondowoso: Rp 1.954.705,75
28. Kabupaten Bangkalan: Rp 1.954.705,75
29. Kabupaten Nganjuk: Rp 1.954.705,75
30. Kabupaten Sumenep: Rp 1.954.705,75
31. Kota Madiun: Rp 1.954.705,75
32. Kabupaten Madiun: Rp 1.951.588,16
33. Kabupaten Trenggalek: Rp 1.938.321,73
34. Kabupaten Situbondo: Rp Rp 1.938.321,73
35. Kabupaten Pamekasan: Rp 1.938.321,73
36. Kabupaten Ponorogo: Rp 1.938.321,73
37. Kabupaten Magetan: Rp 1.938.321,73
38. Kabupaten Sampang: Rp 1.913.321,73

Perbandingan Besaran UMK di Provinsi Jawa Timur 2021 dan 2022

Seperti di daerah yang termasuk ke UMK ring 1 yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. Seluruh UMKnya naik kurang lebih hingga Rp75.000,-

Diawali dari besaran UMK Kota Surabaya pada tahun 2022 Rp 4.375 479,19, atau naik sebesar Rp75.000,- apabila dibandingkan dengan besaran UMK pada tahun 2021 yang Rp4.300.479,19.

Kemudian, UMK terbesar yang kedua di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik. Pada tahun 2021, besaran UMK di Gresik Rp 4.297.030,51 dan pada tahun 2022 naik Rp 75.000,-, menjadi Rp 4.372.030,51.

Sementara itu, untuk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 mempunyai besaran UMK Rp 4.293.581,85 dan kini pada tahun 2022 naik Rp 75.000,- menjadi Rp 4.368.581,85.

Lalu. di Kabupaten Pasuruan, besaran UMK pada tahun 2021 Rp 4.290.133,19 dan pada tahun 2022, UMK Kabupaten Pasuruan naik Rp 75.000,- menjadi 4.365.133,19.

Sementara itu, di Kabupaten Mojokerto, besaran UMK pada tahun 2021 berjumlah Rp 4.279.787,17 dan pada tahun 2022, UMK Kabupaten Mojokerto naik Rp 75.000,- menjadi Rp 4.354.787,17.

Tak seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur besaran UMK-nya mengalami kenaikan. Ada beberapa daerah yang UMK-nya tetap atau tidak berubah. Seperti di Kabupaten Malang, besaran UMK pada tahun 2021 Rp 3.068.275,36 dan untuk tahun 2022, UMK Kabupaten Malang masih tetap sama.

Hal serupa juga diterapkan di Kabupaten Jombang. Besaran UMK Kabupaten Jombang tahun 2021 Rp 2.654.095,88 dan untuk tahun 2022, jumlahnya tidak berubah.

Pengertian dari UMR, UMP, dan UMK

Definisi serta penetapan UMR, UMP dan UMK diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, seperti yang akan dijelaskan dalam poin berikut ini:

Upah minimum yakni standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan upah yang diterima oleh para pegawai/karyawan pada sebuah badan usaha yang terdiri dari upah pokok bulanan serta termasuk tunjangan tetap (biasanya meliputi, tetapi tak hanya terbatas pada, uang transport, uang makan, tunjangan kesehatan, asuransi dan lain sebagainya)

UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman yang memiliki cakupan wilayah yakni provinsi. Pada zaman dahulu, UMR banyak dijadikan sebagai acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal oleh masyarakat. Meski demikian, dengan peraturan kementrian ketenagakerjaan yang baru, istilah ini sudah tidak dipakai lagi, tetapi diperbaharui dengan istilah UMP dan UMK.

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayahnya ialah seluruh wilayah yang berada di dalam satu provinsi baik kabupaten maupun kota.

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten yang mencakup satu wilayah kabupaten atau kota tertentu. Penetapannya dipengaruhi berdasarkan pada otonomi daerah dan UMP dimana kabupaten/kota tersebut berada.

Dari penjelasan pada poin sebelumnya, upah minimum masih bisa dibagi lagi menjadi dua yakni UMSP (Upah Minimum Sektoral Provinsi) dan juga UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten).

Penetapan UMSP dan UMSK berdasarkan pada sektor atau bidang usaha yang dikerjakan oleh sebuah badan usaha, misalnya pada sektor bangunan dan pekerjaan umum, sektor otomotif, sektor sumber daya dan perindustrian, dan lain sebagainya. Dari tiap-tiap sektor tersebut memilki standar upahnya masing-masing.

UMP dan UMK bisa dilihat serta dicari dengan mudah karena biasanya ditetapkan melalui peraturan gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi mengenai UMP dan UMK bisa diakses di situs-situs resmi ketenagakerjaan pemerintah atau melalui informasi lisan di badan pusat ketenagakerjaan pemerintah. Adapun di dalam penetapannya,

UMP selalu memiliki jumlah yang lebih rendah dibandingkan dengan UMK karena menyesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan ekonomi pada tiap tiap kabupaten/kota. Walau begitu, UMK yang paling rendah di dalam suatu provinsi biasaya berjumlah sama dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.

Walau demikian, tak menutup kemungkinan bahwa suatu badan usaha tidak mampu untuk membayar para karyawan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemilik badan usaha dapat mengajukan penangguhan kepada Gubernur provinsi di mana perusahaan tersebut berada.

Hal ini telah diatur di dalam Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, di mana pada umumnya para pengusaha tetap harus membayar upah pekerja menyesuaikan dengan ketetapan pemerintah dalam kurun waktu selama proses penangguhan masih berlangsung.

Gubernur memiliki hak untuk menolak maupun menyetujui penangguhan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang mengajukan penangguhan. Perusahaan yang sudah mengajukkan penangguhan wajib untuk mematuhi nominal yang sudah ditetapkan pada SK dalam hal pembayaran upah bulanan. Pelanggaran terhadap pembayaran UMP dan UMK akan mendapatkan sanksi khusus dari pemerintah.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Penetapan UMP dan UMK

Apabila pegawai/karyawan tak mendapatkan upah bulanan sesuai dengan ketetapan pemerintah daerah, maka pegawai/karyawan memiliki hak untuk mengambil jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini. Adapun prosedur penyelesaian telah diatur du dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Berikut langkah-langkah yang perlu  untuk dilakukan dalam memperjuangkan standar upah minimum oleh pegawai/karyawan:

Karyawan bisa mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan. Perundingan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Setelah melewati tengat waktu 20 hari, apabila kesepakatan di antara kedua belah pihak masih belum juga tercapai, maka upaya yang berikutnya ialah dengan perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan antara perwakilan karyawan dengan pemilik perusahaan dan melibatkan perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai mediator.

Untuk mencapai tahap ini, karyawan perlu untu menunjukkan segala bukti konkrit serta melapor ke Dinas Ketenagakerjaan terlebih dahulu. Perlu menyertakan juga bukti bahwa perundingan bipartit sudah dilaksanakan sebelumnya, teta[i belum ada kesepakatan yang dapat tercapai dengan baik.

Apabila setelah melakukan perundingan tripartit masih belum ada hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak, maka yang berikutnya jalur peradilan akan ditempuh. Salah satu pihak dapat mengajukan kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, lalu jalur hukum formal akan ditempuh melalui sidang di pengadilan.

Selain jalur hukum yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, penetapan upah minimum juga telah diatur mengikat baik bagi para pengusaha maupun karyawan mulai dari penetapan upah bulanan ketika proses tanda tangan kontrak kerja.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, kesepakatan antara pengusaha dan karyawan perihal pembayaran upah di bawah standar minimum ialah void atau batal demi hukum selama penangguhan belum ataupun tidak disahkan oleh pihak yang memiliki wewenang.

Maka dari itu, walaupun sudah ada kesepakatan di awal di antara pengusaha dan karyawan, selama pemerintah daerah tak menerbitkan Surat Keputusan, maka perusahaan tetap wajib untuk membayar upah bulanan sesuai dengan UMK atau UMP yang sedang berlaku.

Dasar Penetapan Upah Minimum

Upah minimum telah ditentukan oleh kebutuhan hidup layak atau KHL dari suatu wilayah. Sebagai contoh, seseorang pekerja memerlukan biaya berapa supaya hidupnya layak dalam kurun waktu satu bulan. Sehingga pekerja tersebut dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup dengan layak serta bisa untuk tetap produktif.

Pemenuhan kebutuhan ini disurvei oleh tim yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, akademisi, hingga para pengusaha. Ukuran kebutuhan kelayakan ada berbagai macam seperti makanan (beras, daging, buah, dll.), minuman, harga tempat tinggal, harga air, harga listrik, dan jumlah inflasi.

Selain itu, ada juga keperluan sandang seperti baju, sandal, dam keperluan ibadah seperti mukenah. Ada juga keperluan untuk rekreasi dan hiburan.

Harapannya ialah para pekerja dapat memenuhi kebutuhannya serta masih bisa menabung hingga 2% dari sisa kebutuhan hidupnya. Nah, itulah dasar atau pokok dari penetapan upah minimum.

Mengapa Upah Minimum Tiap Daerah Berbeda?

Mengapa upah minimum pada tiap-tiap daerah itu berbeda. Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera, dan daerah yang lain pasti mempunyai besaran upah minimum yang berbeda.

Pada tahun 2020 Jakarta menetapkan upah minimum Rp4.276.349 sedangkan di Yogyakarta Rp1.704.608. Alasan keduanya mempunyai upah minimum yang jauh berbeda karena jumlah uang yang diperlukan oleh tiap wilayah berbeda juga.

Artinya, apabila Grameds tinggal di Yogyakarta uang sekitar satu setengah juta itu sudah cukup digunakan untuk beli makan, minum, bayar kontrakan hingga beli baju. Akan tetapi, jumlah uang satu setengah juta tak mungkin cukup jika Grameds tinggal di Jakarta.

Jadi, meskipun upah minimum di Jakarta terkesan lebih banyak apabila dibandingkan dengan Yogyakarta bukan berarti hidup Grameds akan sejahtera karena memang barang-barang atau biaya hidup di Jakarta juga lebih mahal.

Perbedaan kebutuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga produktivitas dari suatu wilayah. Coba Grameds amati, gaji yang besar juga dapat Grameds dapatkan di kota-kota besar yang memiliki jumlah penduduk yang padat, kegiatan ekonomi yang cepat, serta teknologi dan industri yang lebih maju.

Sedangkan, biaya hidup dengan penghasilan lebih rendah, pada umumnya Grameds temukan di daerah yang tak terlalu padat serta industri teknologinya belum berkembang. Adanya perbedaan dari kedua sisi tersebut masuk ke dalam teori aglomerasi, yakni:

“Konsentrasi spesial dari aktivitas ekonomi dikawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies of proxymity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja atau konsumen”

Maksudnya ialah pemusatan ekonomi yang berdekatan akan mendorong produktivitas karena adanya kompetisi yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat inflasi di daerah tersebut.

Contohnya kota A memiliki penduduk yang padat, maka secara otomatis kegiatan ekonominya akan semakin cepat dan permintaan barang dan kebutuhan semakin tinggi. Disinilah harga barang akan cenderung naik.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait

Baca juga :

• Daftar UMR di Seluruh Indonesia, Mana Yang Paling Tinggi?
• Apa itu Neobank: Pengertian, Layanan, Fitur, Kelebihan dan Kelemahan
• Daftar Kode Bank Terlengkap Untuk Transaksi Perbankan
• 10 Peluang Bisnis Usaha Yang Cocok Untuk Anak Muda
• Budidaya Tanaman Sayuran: Tahapan, Manfaat & Peluang Usaha