Daftar UMR Jabodetabek Mulai Dari yang Tertinggi Hingga Terendah!

Daftar UMR Jabodetabek – Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah atau kota dalam provinsi yang sama. Upah minimum adalah tingkat minimum yang digunakan pengusaha atau operator industri untuk membayar pekerjanya. Mengutip berita dari berbagai sumber, mulai 22 November 2022, pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum.

Upah minimum berlaku bagi pegawai atau pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. UMP ditetapkan dengan SK gubernur, sedangkan penyesuaian UMP dilakukan oleh komisi gaji provinsi, yang kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas tenaga kerja provinsi.

Di Indonesia sendiri yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari total sudah ada 34 provinsi di seluruh wilayah nusantara menjadikan negara ini juga mengatur setiap wilayah mereka melalui pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Setiap kebijakan-kebijakan mengenai peraturan pemerintah daerah tersebut juga telah diatur oleh undang-undang tidak terkecuali mengenai peraturan soal upah minimum provinsi setiap daerah yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup di daerah tersebut. Daftar UMR Jabodetabek 2022 kembali menarik perhatian dengan masih berlangsungnya sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Proses hukumnya terkait revisi UMP DKI Jakarta 2022 sebagai acuan gaji UMR Jakarta 2022 yang bisa berubah lagi. Informasi tentang UMR Jabodetabek termasuk daftar UMR Tangerang 2022 kerap menarik perhatian pembaca karena setiap tahun gaji Jabodetabek kerap masuk dalam daftar UMR tertinggi di Indonesia. Namun, dari sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia tersebut pada pembahasan kali ini kami hanya akan berfokus pada upah minimum provinsi daerah Jabodetabek aja.

Jika kalian ada yang tertarik ingin bekerja di provinsi daerah Jabodetabek atau memang hanya ingin sekedar ingin mengetahui sebagai perbandingan upah minimum provinsi di daerah lain kami sudah merangkum semua data tersebut pada pembahasan kali ini.

Selanjutnya pembahasan mengenai upah minimum provinsi Jabodetabek tersebut akan kami ulas di bawah ini!

Table of Contents

Definisi UMR, UMP, dan UMK

Sebelum lebih jauh membahas mengenai berapa kisaran upah minimum provinsi yang ada di Jabodetabek mari kita simak terlebih dahulu apa itu definisi dari beberapa istilah UMR, UMP, dan UMK dibawah ini.

Sebagai tambahan yang perlu diingat, UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. Secara resmi, istilah UMR sebenarnya telah diganti dengan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Wakil Pemerintah/Kota).

Namun istilah UMR masih banyak digunakan masyarakat untuk menyebut upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, misalnya saat mencari informasi daftar UMR di Indonesia. Dengan demikian, UMR merupakan ungkapan yang sering digunakan secara bergantian dengan UMP dan UMK dalam interaksi sosial sehari-hari.

Pengertian dan definisi UMR, UMP, dan UMK diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut:

Upah minimum adalah standar pengupahan yang ditetapkan pemerintah. pegawai/karyawan suatu perusahaan yang terdiri dari gaji pokok bulanan yang mencakup tunjangan tetap (umumnya tidak terbatas pada biaya transportasi, tunjangan makan, tunjangan kesehatan, asuransi, dll)

UMR atau Upah Minimum Regional adalah upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan regional yaitu provinsi. Pada zaman dahulu UMR banyak digunakan sebagai acuan untuk menentukan nominal upah, sehingga istilah tersebut dikenal luas oleh masyarakat umum. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang baru, istilah ini tidak lagi digunakan, melainkan ditambah dengan istilah UMP dan UMK.

UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan wilayah adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi, serta kabupaten dan kota.

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten, yang mencakup satu wilayah administratif atau wilayah perkotaan tertentu. Nama tersebut dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP dimana daerah/kota tersebut berada.

Berdasarkan penjelasan pada paragraf sebelumnya, upah minimum dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu UMSP (upah minimum sektor provinsi) dan juga UMSK (upah minimum sektor kota/daerah).

UMSP dan UMSK didasarkan pada sektor industri atau usaha di mana industri tersebut bergerak, seperti konstruksi dan pekerjaan umum, mobil, sumber daya dan industri, dll. Setiap bidang memiliki tingkat gajinya sendiri.

UMP dan UMK mudah dilihat dan dicari karena biasanya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan peraturan daerah (perda). Informasi tentang UMP dan UMK diperoleh dari situs resmi ketenagakerjaan negara atau melalui informasi lisan dari pusat ketenagakerjaan negara. Sesuai keputusan,

UMP selalu lebih kecil dari UMK, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi masing-masing kabupaten/kota. Namun, UMK terendah provinsi biasanya sama dengan nilai UMP yang telah ditetapkan.

Pada saat yang sama, ada kemungkinan bahwa unit bisnis tidak dapat membayar karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam hal ini pemilik perusahaan dapat meminta penangguhan kepada gubernur daerah tempat perusahaan tersebut berada.

Hal ini diatur dalam pasal no.90 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pada umumnya pemberi kerja harus tetap membayar upah kepada pekerja sesuai dengan peraturan pemerintah selama proses penangguhan masih berlangsung.

Gubernur berhak menolak atau menyetujui pembekuan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang meminta pembekuan. Perusahaan yang meminta penangguhan harus memenuhi nilai nominal yang diatur dalam peraturan saat membayar gaji bulanan. Pelanggaran pembayaran UMP dan UMK dikenakan sanksi khusus dari pemerintah.

Regulasi Penetapan UMR di Jabodetabek

Aturan mengenai penghitungan upah minimum tertuang dalam PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Pada undang-undang bagian 25, ayat 2 Peraturan menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten (UMP) dan upah minimum administrasi dan kota (UMK) ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja.

Kondisi ekonomi yang diusulkan meliputi tingkatan daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah rata-rata. Khusus untuk UMK, unsur perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan/atau inflasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Regulasi UMR di daerah Jabodetabek terdiri dari 3 daerah yang berbeda secara administrasi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Masing-masing kepala daerah di wilayah tersebut sudah menerbitkan keputusan penetapan upah.

Di luar DKI Jakarta, UMR Bogor 2022, UMR Depok 2022, dan UMR Bekasi 2022 besarannya berpedoman pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Sementara itu, daftar UMR Tangerang 2022 sudah diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/202 mengenai UMK Kabupaten/Kota di Banten.

Perhitungan Kenaikan dan Daftar UMR Jabodetabek

Anda pasti bertanya-tanya mengapa kenaikan UMR Jakarta 2022 begitu kecil? Padahal, tuntutan buruh menginginkan UMR Jakarta 2022 naik menjadi Rp 4,8 juta atau sekitar Rp 400.000. Jakarta 2022 UMR dihitung menurut UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ada tiga perubahan dalam peraturan ini untuk menentukan UMP 2022.

Pertama, evolusi upah minimum tidak lagi ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sebaliknya, spesifikasi mengacu pada beberapa indikator nilai yang lebih tinggi.
Kedua, ada variabel yang menghitung selisih antara batas atas dan batas bawah upah minimum. Variabel ini diperoleh dengan membandingkan nilai konsumsi rata-rata per kapita, rata-rata jumlah anggota rumah tangga (ART) dan rata-rata jumlah ART yang digunakan di setiap rumah tangga.
Ketiga, penetapan upah minimum tidak lagi memperhitungkan analisis kebutuhan riil melalui pemetaan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang tertuang dalam PP No. 78 Tahun 2015. Perkiraan biaya hidup pekerja dirata-ratakan berdasarkan indikator makroekonomi. Meski sedikit meningkat kurang dari 50 ribu, UMP Jabodetabek 2022 masih yang tertinggi di Indonesia.

Rincian UMR Jabodetabek 2022 Dari sejumlah acuan tersebut, berikut daftar UMR Jabodetabek 2022 dari yang tertinggi hingga terendah:

UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17
UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90
UMP 2022 DKI Jakarta: Rp 4.641.854 (sebelum adanya putusan PTUN Jakarta)
UMK 2022 Kota Depok Rp 4.377.231,93
UMK 2022 Kota Bogor Rp 4.330.249,57
UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90
UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51
UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65
UMK 2022 Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00

Demikianlah daftar rincian seputar UMR Jabodetabek 2022, yang meliputi UMR Jakarta 2022 hingga daftar UMR Tangerang 2022, termasuk UMR Bogor 2022.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum Provinsi

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerjaan ditentukan oleh kontrak, kontrak kerja atau undang-undang, sedangkan gaji karyawan dinaikkan melalui tinjauan gaji dan audit berkala. struktur dan skala, dengan mempertimbangkan produktivitas dan tingkat keterampilan perusahaan.

Kebijakan penggajian itu sendiri mengacu pada struktur dan skala gaji yang diterapkan di perusahaan, yaitu kisaran gaji dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari kelompok kerja. Pertumbuhan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

1. Peraturan Pemerintah

Sebagai jaring pengaman bagi pekerja, setiap tahun pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum, sehingga upah memungkinkan penghidupan yang layak.

Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada jabatan terendah.

Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional.

Persentase kenaikan upah dapat mengikuti upah minimum atau ditentukan dengan cara lain, dengan ketentuan bahwa upah terendah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

2. Kapasitas perusahaan

Skala usaha dan kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi kemampuan membayar gaji karyawan. Seperti di masa pandemi, saat wabah COVID-19 melanda banyak bisnis, banyak industri yang memberhentikan pekerja karena tidak mampu membayar upah, apalagi menaikkan upah.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara asimetris untuk tahun 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap dunia usaha. Industri yang terkena dampak positif epidemi, seperti obat-obatan dan perawatan kesehatan, atau yang tidak terpengaruh epidemi, akan melihat UMP tumbuh sebesar 3,27%. Pada saat yang sama, industri yang terkena dampak negatif pandemi tidak boleh menaikkan upah minimum.

3. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar hidup dimana seorang pekerja dapat hidup dalam kondisi fisik yang baik selama satu bulan. KHL diperoleh dari hasil survei Dewan Gaji Nasional dan direvisi setiap lima tahun sekali.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja menetapkan KHL sebagai salah satu kriteria kenaikan upah minimum. KHL 2020 memuat 6 komponen yang dikelompokkan menjadi 7 kebutuhan yang berbeda yaitu makanan dan minuman; Pakaian; lingkungan; pelatihan; kesehatan; angkutan; dan rekreasi, tabungan dan jaminan sosial.

KHL menghitung jumlah kebutuhan yang layak untuk sebulan, misalnya dalam kategori makanan dan minuman, Anda membutuhkan 10 kg beras, 0,75 kg daging, 1,2 kg ikan segar, 1 kg telur, 7,5 kg sayuran ,5 kg buah-buahan, dll.

4. Gaji rata-rata

Gaji rata-rata pasar adalah gaji yang dibayarkan beberapa perusahaan untuk pekerjaan serupa dan kategori pekerjaan yang sama. Umumnya, perusahaan menggunakan gaji rata-rata untuk menentukan gaji yang mereka tawarkan kepada karyawan.

Jika ada kenaikan upah di pasar, misalnya karena ketersediaan pekerjaan untuk pekerjaan tersebut semakin terbatas, perusahaan dapat menawarkan kenaikan upah kepada pekerja. Hal ini dapat mencegah pekerja pindah ke perusahaan lain dengan upah yang lebih tinggi.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Struktur gaji dan skala perusahaan menggambarkan tingkat gaji, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi imbalannya. Ini adalah semacam sistem upah yang adil di mana pekerjaan yang lebih bertanggung jawab dibayar lebih banyak.

Dalam hal terjadi perubahan peran atau tambahan tugas dan tanggung jawab, biasanya perusahaan menawarkan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan tugas baru. Oleh karena itu, promosi selalu diikuti dengan kenaikan gaji.

6. Peran serikat pekerja

Serikat pekerja dan pengusaha dapat membuat kesepakatan bersama (PKB) yang mengatur masalah pengupahan. Selain itu, melalui dialog, serikat pekerja juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan yang menawarkan untuk meminta kenaikan gaji.

Inilah yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021, ketika beberapa serikat pekerja perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19 melakukan dialog dengan perwakilan bisnis untuk terus menaikkan upah minimum sendiri.

7. Kontrak Kerja

Sebagian besar perusahaan menganggap kontrak kerja sebagai dasar untuk penyesuaian atau kenaikan gaji. Karyawan dengan senioritas lebih besar kemungkinannya untuk menerima kenaikan gaji dibandingkan dengan karyawan yang baru bekerja selama satu tahun.

Kondisi pelayanan menggambarkan kontribusi dan loyalitas pekerja kepada perusahaan. Kenaikan gaji merupakan pengakuan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Sanksi bagi pelanggar

Seperti yang tertuang pada uu no. 13 tahun 2003 perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan UMP dianggap sebagai penjahat menurut Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003, diancam dengan pidana penjara satu sampai empat tahun dan denda tidak kurang dari 100 juta dan tidak lebih dari 400 juta rupiah. UMP yang ditetapkan adalah gaji pokok pekerja perorangan dan masa kerja 0-12 bulan. Jika bagian gaji terdiri dari gaji pokok dan kenaikan tetap, maka besaran gaji pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok dan kenaikan tetap.

Demikianlah sekian pembahasan singkat mengenai penetapan upah minimum provinsi di Indonesia dan mengetahui daftar UMR di Jabodetabek.

Penulis: Pandu Akram