Ketahui Kisaran Upah Minimum Provinsi Papua di Sini!

Upah Minimum Provinsi Papua – Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah atau kota dalam provinsi yang sama. Upah minimum adalah tingkat minimum yang digunakan pengusaha atau operator industri untuk membayar pekerjanya.

Mengutip berita dari berbagai sumber, mulai 22 November 2022, pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum. Upah minimum berlaku bagi pegawai atau pegawai dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. UMP ditetapkan dengan SK gubernur, sedangkan penyesuaian UMP dilakukan oleh komisi gaji provinsi, yang kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas tenaga kerja provinsi.

Di Indonesia tersendiri yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari total sudah ada 34 provinsi di seluruh wilayah nusantara menjadikan negara ini juga mengatur setiap wilayah mereka melalui pemerintahan daerah yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Setiap kebijakan-kebijakan mengenai peraturan pemerintah daerah tersebut juga telah diatur oleh undang-undang tidak terkecuali mengenai peraturan soal upah minimum provinsi setiap daerah yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup di daerah tersebut. Namun, dari sekian banyaknya provinsi yang ada di Indonesia tersebut pada pembahasan kali ini kami hanya akan berfokus pada upah minimum provinsi daerah Papua saja.

Jika kalian ada yang tertarik bekerja di provinsi Papua atau memang hanya ingin sekedar ingin mengetahui sebagai perbandingan upah minimum provinsi di daerah lain kami sudah merangkum semua data tersebut pada pembahasan kali ini.

Selanjutnya pembahasan mengenai upah minimum provinsi tersebut akan kami ulas di bawah ini!

Sejarah Upah Minimum Provinsi di Indonesia

Sebelum lebih jauh mengetahui berapa kisaran upah minimum yang berfokus pada provinsi Papua mari kita simak ulasan mengenai sejarah awal mula penetapan upah minimum di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini.

Upah minimum provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk semua wilayah/kota dalam satu provinsi. Upah minimum provinsi sebelumnya dikenal sebagai upah minimum regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan upah berlangsung setiap tahun melalui proses yang panjang. Mulanya Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, pekerja dan pengusaha, mengadakan rapat, membentuk tim investigasi dan turun ke tempat untuk mengetahui harga berbagai barang yang dibutuhkan pekerja, pekerja, dan pekerja.

Setelah dilakukan survei di beberapa kota  provinsi  yang dinilai representatif, diperoleh angka kebutuhan hidup masyarakat (KHL) yang sebelumnya disebut dengan kebutuhan hidup minimum (KHM). Di bawah KHL, DPD menawarkan Upah Minimum Daerah (UMR) kepada gubernur untuk disetujui. Penetapan upah hidup minimum bagi pekerja lajang didasarkan pada komponen hidup layak.

1. Upah Minimum 1969 Sampai 1995

Upah Minimum mulai memperkuat persyaratan fisik minimum (CFM) pada tahun 1956 dengan perjanjian tripartit dengan ahli gizi.

Peraturan upah minimum pertama kali ditetapkan pada awal 1970-an setelah pembentukan komisi penelitian upah nasional dan regional.

Kebijakan upah minimum mulai berlaku setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1989.

Upah minimum didasarkan pada pandangan KFM, yaitu, indeks harga konsumen (IHK). upah umum daerah, kelangsungan dan perkembangan usaha, serta tingkat perkembangan ekonomi daerah atau nasional.

Persyaratan upah minimum ini diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Per-01/Men/1990.

Upah minimum yang direvisi adalah upah pokok ditambah bonus tetap. Besaran upah minimum minimum adalah 75 persen dari upah minimum

2. Upah Minimum 1996 Sampai 2005

KFM diubah menjadi KHM  (Kebutuhan Hidup Minimum) pada tahun 1996. Diresmikan dengan merujuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 1995..

Bagian KHM yang terdiri dari makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang dan berbagai KHM, merupakan acuan upah minimum berdasarkan  Departemen Tenaga Kerja Peraturan tenaga kerja no. 3 tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional (UMR).

Berlaku selama dua tahun. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 1 pada tahun 1999 tentang upah minimum.

Upah Minimum adalah upah pokok termasuk bonus tetap yang terdiri dari Upah Minimum Tingkat 1, Upah Minimum Tingkat II, Upah Minimum Khusus Industri Daerah (UMSR) Tingkat I dan Tingkat II.

UMR memperhitungkan kebutuhan, indeks harga konsumen, kapasitas tenaga kerja, pembangunan dan keberlanjutan, ditambah upah umum yang berlaku untuk daerah, pasar tenaga kerja, pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita.

UMSR sekarang termasuk dalam analisis kapasitas perusahaan berdasarkan sektor. Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

Pekerjaan dan migrasi No. Dalam Peraturan Nomor 226 Tahun 2000 yang mengatur tentang perubahan pasal-pasal Peraturan sebelumnya,  beberapa definisi diubah.

UMSR Tingkat I  menjadi UMP, UMR Tingkat II menjadi UMK, UMSR Tingkat I menjadi UMS Provinsi dan UMSR Tingkat II menjadi UMS Kabupaten atau Kota.

3. Upah Minimum 2006 Sampai Sekarang

Pada tahun 2006, persyaratan upah minimum berdasarkan KHM digantikan oleh standar hidup layak (KHL), seperti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja no. 17/2005 tentang bagian dan tahapan KHL.

Komponen KHL terdiri dari tujuh  kebutuhan, yaitu makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan dan tabungan. Pemerintah mengubah komponen KHL kembali menjadi 60 bagian dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Migrasi Nomor 13, sebelumnya 46.

Dan pada tahun 2012, yang mengatur tentang pelaksanaan komponen dan langkah-langkah pencapaian sektor KHL (UMSK), berdasarkan pencapaian bidang KHL (UMSK). peraturan pemerintah no. 36 Gaji tahun 2021. UMSK akan dihapuskan.

UMSK yang didirikan sebelum tanggal 2 November 2020  berlaku sampai dengan surat keputusan final. UMSK tidak sah apabila UMP dan UMK lebih tinggi, dan gubernur harus membatalkan UMSK yang dibentuk setelah tanggal 2 November 2020 paling lambat satu tahun. dari tanggal definisi. Gubernur tidak bisa lagi mengangkat UMSK.

Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Besaran Upah Minimum Provinsi

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, pekerjaan ditentukan oleh kontrak, kontrak kerja atau undang-undang, sedangkan gaji karyawan dinaikkan melalui tinjauan gaji dan audit berkala. struktur dan skala, dengan mempertimbangkan  produktivitas dan tingkat keterampilan perusahaan.

Kebijakan penggajian itu sendiri mengacu pada struktur dan skala gaji yang diterapkan di perusahaan, yaitu kisaran gaji dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dari kelompok kerja. Pertumbuhan upah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

1. Peraturan Pemerintah

Sebagai jaring pengaman bagi pekerja, setiap tahun pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum, sehingga upah memungkinkan penghidupan yang layak.

Upah minimum adalah upah terendah bagi pegawai  dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada jabatan terendah.

Dengan kenaikan upah minimum, perusahaan harus menyesuaikan struktur dan tingkat upah operasional.

Persentase kenaikan upah dapat mengikuti  upah minimum atau ditentukan dengan cara lain, dengan ketentuan bahwa upah terendah tidak boleh lebih rendah dari upah minimum.

2. Kapasitas Perusahaan

Skala usaha dan kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi kemampuan  membayar gaji karyawan. Seperti di masa pandemi, saat wabah COVID-19 melanda banyak bisnis, banyak industri yang memberhentikan pekerja karena tidak mampu membayar upah, apalagi menaikkan upah.

Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) secara asimetris untuk tahun 2021, dengan mempertimbangkan dampak pandemi terhadap dunia usaha. Industri yang terkena dampak positif epidemi, seperti obat-obatan dan perawatan kesehatan, atau yang tidak terpengaruh epidemi, akan melihat UMP tumbuh sebesar 3,27%. Pada saat yang sama, industri yang terkena dampak negatif pandemi tidak boleh menaikkan upah minimum.

3. Kebutuhan Hidup Layak

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar  hidup dimana seorang pekerja dapat hidup dalam kondisi fisik yang baik selama satu bulan. KHL diperoleh dari hasil survei  Dewan Gaji Nasional dan direvisi setiap lima tahun sekali.

Kemudian Menteri Tenaga Kerja menetapkan KHL sebagai salah satu kriteria kenaikan upah minimum. KHL 2020 memuat 6 komponen yang dikelompokkan menjadi 7 kebutuhan yang berbeda yaitu makanan dan minuman; Pakaian; lingkungan; pelatihan; kesehatan; angkutan; dan rekreasi, tabungan dan jaminan sosial.

KHL menghitung jumlah kebutuhan yang layak untuk sebulan, misalnya dalam kategori makanan dan minuman, Anda membutuhkan 10 kg beras, 0,75 kg daging, 1,2 kg ikan segar, 1 kg telur, 7,5 kg sayuran ,5 kg buah-buahan, dll.

4. Gaji Rata-Rata

Gaji rata-rata pasar adalah gaji yang dibayarkan  beberapa perusahaan untuk pekerjaan serupa dan kategori pekerjaan yang  sama. Umumnya, perusahaan menggunakan gaji rata-rata untuk menentukan gaji yang mereka tawarkan kepada karyawan.

Jika ada kenaikan upah di pasar, misalnya karena ketersediaan pekerjaan untuk  pekerjaan tersebut semakin terbatas,  perusahaan dapat menawarkan kenaikan upah kepada pekerja. Hal ini dapat mencegah pekerja pindah ke perusahaan lain dengan upah yang  lebih tinggi.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Struktur gaji dan skala  perusahaan menggambarkan tingkat gaji, semakin tinggi jabatan,  semakin tinggi imbalannya. Ini adalah semacam sistem upah yang adil di mana pekerjaan yang lebih bertanggung jawab dibayar lebih banyak.

Dalam hal terjadi perubahan peran atau tambahan tugas dan tanggung jawab, biasanya perusahaan  menawarkan kenaikan gaji yang disesuaikan dengan tugas baru. Oleh karena itu, promosi  selalu diikuti dengan kenaikan gaji.

6. Peran Serikat Pekerja

Serikat pekerja dan pengusaha dapat membuat kesepakatan bersama (PKB) yang mengatur masalah pengupahan. Selain itu, melalui dialog, serikat pekerja juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan yang menawarkan untuk meminta kenaikan gaji.

Inilah yang terjadi ketika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada tahun 2021, ketika beberapa serikat pekerja perusahaan yang tidak terkena dampak pandemi COVID-19 melakukan dialog dengan perwakilan bisnis untuk terus menaikkan upah minimum sendiri.

7. Kontrak Kerja

Sebagian besar perusahaan menganggap kontrak kerja sebagai dasar untuk  penyesuaian atau kenaikan gaji. Karyawan dengan senioritas lebih besar kemungkinannya untuk menerima kenaikan gaji dibandingkan dengan karyawan yang baru bekerja selama satu tahun.

Kondisi pelayanan menggambarkan kontribusi dan loyalitas pekerja kepada perusahaan. Kenaikan gaji merupakan pengakuan perusahaan terhadap tenaga kerja.

Upah Minimum Provinsi Papua

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 di berbagai provinsi di Indonesia menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021. Perlu dicatat bahwa Papua memiliki UMP tertinggi di wilayah Maluku-Papua pada tahun 2022, yaitu Rp 3.561.932.

Pada tahun 2021, upah minimum di Papua adalah Rp 3.516.700. Ini berarti peningkatan sekitar 1,28% atau 45.232 rupiah.

UMP tertinggi ada di wilayah Maluku-Papua selanjutnya yaitu Papua Barat sebesar 3.200.000 rupiah. Angka ini  sekitar 2,08 persen lebih tinggi dari tahun lalu.

Kemudian UMP Maluku Utara tahun 2022 menjadi Rp 2.862.231, naik 5,16% dari tahun lalu. Sementara itu, Maluku memiliki UMP terendah di wilayah Maluku-Papua sebesar Rp2.618.312, meningkat 0,51 persen dibandingkan tahun 2021.

Sementara itu, pemerintah  menetapkan rata-rata pertumbuhan UMP nasional tahun 2022 sebesar 1,09 gigabyte tenaga kerja atau pekerja. kurang dari satu tahun dalam pelayanan. Angka tersebut didapat dari metode penghitungan baru yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Rata-rata pertumbuhan UMP negara tidak mutlak, melainkan rata-rata  seluruh provinsi di Indonesia. Jadi ada UMP provinsi yang lebih besar, tapi ada juga yang lebih kecil.

Beberapa pemerintah provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP)  tahun depan. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 3.561.932. Sekda Provinsi Papua Ridwan Rumasukun menyatakan besaran UMP ditentukan berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Papua. “UMP Provinsi Papua 2022 ditetapkan sebesar  3.561.932 rupiah per bulan dan naik 1,29 persen,” kata Ridwan  Jayapura,  dikutip  Antara, Jumat (19/11/2021). Ridwan menambahkan, UMP tahun ini meningkat Rp 45.232 crore dibandingkan tahun lalu Rp 3.516.700 crore. “Keputusan UMP Provinsi Papua 2022 diumumkan dalam surat 561/13887/SET,” ujarnya.

Berikut daftar UMP di Maluku-Papua pada 2022:

1. Papua

2022: Rp 3.561.932

2021: Rp 3.516.700

2. Papua Barat

2022: Rp 3.200.000

2021: Rp 3.134.600

3. Maluku Utara

2022: Rp 2.862.231

2021: Rp 2.721.530

4. Maluku

2022: Rp 2.618.312

2021: Rp 2.604.960

Perhitungan Kenaikan UMP

Aturan mengenai penghitungan upah minimum tertuang dalam PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

Pada undang-undang bagian 25, ayat 2 Peraturan menjelaskan bahwa upah minimum kabupaten (UMP) dan upah minimum administrasi dan kota (UMK) ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi dan tenaga kerja.

Kondisi ekonomi yang diusulkan meliputi tingkatan daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan upah rata-rata.

Khusus untuk UMK, unsur perhitungannya adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan/atau inflasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sanksi Bagi Pelanggar

Seperti yang tertuang pada uu no. 13 tahun 2003 perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan ketentuan UMP dianggap sebagai penjahat menurut Undang-undang Ketenagakerjaan 13 Tahun 2003, diancam dengan pidana penjara satu sampai empat tahun dan denda tidak kurang dari 100 juta dan tidak lebih dari 400 juta rupiah. . UMP yang ditetapkan adalah gaji pokok pekerja perorangan dan masa kerja 0-12 bulan. Jika bagian gaji terdiri dari gaji pokok dan kenaikan tetap, maka besaran gaji pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok dan kenaikan tetap.

Demikianlah sekian pembahasan singkat mengenai sejarah penetapan upah minimum provinsi di Indonesia dan mengetahui besaran UMP di provinsi Papua.