Contoh Kebijakan Fiskal

Contoh Kebijakan Fiskal – Dua kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yakni kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan guna untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara supaya tetap stabil, sehingga perekonomian dapat terus bertumbuh.

Pemerintah dari suatu negara mempunyai hak untuk mengatur besaran penerimaan maupun pengeluaran negara. Salah satu cara untuk mengatur penerimaan ialah dengan menetapkan besaran pajak sebagai salah satu instrumen dari kebijakan fiskal.

Tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menjaga stabilitas perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, mencegah inflasi, dan lain sebagainya.

Pada artikel kali ini kamu akan membahas mengenai kebijakan fiskal hingga perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Mari, simak terus artikel berikut ini!

Contoh Kebijakan Fiskal yang Berlaku di Indonesia

Adapun beberapa contoh dari kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya yakni kebijakan fiskal yang pertama ialah ketika presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai program Amnesti Pajak pada tahun 2017 silam. Program ini diluncurkan karena ada banyak sekali kasus laporan penunggakan pajak serta banyak dari masyarakat yang tidak melaporkan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, akhirnya Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan program Amnesti Pajak.

Program Amnesti Pajak adalah program untuk penghapusan pajak yang terutang serta tak terhitung sanksi pidana pada bidang sanksi administrasi perpajakan. Dengan amnesti ini, banyak partai politik yang berlomba-lomba untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak serta banyak juga individu yang segera melaporkan jumlah kekayaannya kepada pihak yang berwenang. Program ini bisa meningkatkan pendapatan nasional Indonesia terhadap rupiah dan terbukti pendapatan nasional bisa meningkat hingga 15,22 triliun rupiah.

Yang kedua ialah relaksasi pajak yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pada awal tahun 2021. Program relaksasi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Contoh dari kebijakan fiskal yang terakhir ialah subsidi gas dan BBM. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini ialah untuk melancarkan mobilitas serta transaksi ekonomi dalam masyarakat.

Apa Itu Kebijakan Fiskal

Di Indonesia ada dua kebijakan ekonomi yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah guna untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Dua kebijakan ialah adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal yang ada di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal?

Mengutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan fiskal merupakan sebuah kebijakan mengenai pajak, penerimaan lain, utang-piutang, serta pengeluaran pemerintah dengan adanya tujuan tertentu. Tujuan tersebut diantaranya seperti menunjang kestabilan moneter, keseimbangan ekonomi, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

Secara sederhana, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga pengeluaran maupun pemasukan supaya tetap stabil serta menciptakan ekonomi negara yang terus tumbuh.

Melalui kebijakan fiskal pemerintah bisa melakukan berbagai penyesuaian terhadap pengeluaran dan penerimaan negara dengan harapan supaya mencapai kestabilan pembangunan dan ekonomi.

Pada umumnya, pemerintah dengan melalui penerapan kebijakan fiskal akan mengubah besaran pajak yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal serta memiliki peran sebagai sumber pendapatan negara guna untuk membiayai pembangunan.

Jadi, apabila Grameds melihat pembangunan jalan, stasiun, halte, terminal dan lainnya sebagainya, semua pembangunan tersebut bersumber dari pendapatan pajak negara. Kebijakan fiskal di Indonesia berada pada kewenangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)  dalam Kementerian Keuangan RI.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Berikut ini beberapa tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu masalah ekonomi di Indonesia yang bingga saat ini masih perlu untuk terus dibenahi ialah masalah pengangguran sebagai akibat dari kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebijakan fiskal dianggap ampuh untuk mengatasi berbagai permasalahan pengangguran dengan melalui program peningkatan kualitas SDM. Dari diadakannya program peningkatan kualitas SDM, diharapkan bagi para tenaga kerja di usia produktif suda mempunyai keahlian sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.

Akhirnya permasalahan mengenai kurannya kualitas SDM dan pengangguran bisa diatasi dari diberlakukannya kebijakan fiskal.

2. Mengendalikan stabilitas harga

Grameds pasti pernah melihat atau mendengar berita mengenai kenaikan harga dari beberapa komoditas, terutama bagi barang-barang yang memiliki sifat esensial. Kenaikan harga barang ini bisa muncul dari berbagai macam aspek, misalnya dari demand pasar yang tinggi ataupun terjadinya penimbunan dan monopoli yang dilakukan oleh banyak oknum.

Nah, di sini pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal salah satu tujuannya yakni sebagai tindak lanjuy atas berbagai hal yang dilakukan oleh para oknum tersebut yang menyebabkan harga barang menjadi naik. Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mengendalikan harga barang supaya tetap terjangkau bagi masyarakat serta menghindari naik-turunnya harga barang sebagai akibat dari monopoli yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Menjaga serta mengembangkan perekonomian negara

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, jika kebijakan fiskal dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara memiliki tujuan agar ekonomi dari suatu negara tetap terus bertumbuh.

Maka dari itu, diterapkannya kebijakan fiskal diharapkan bisa memunculkan berbagai inovasi baru serta memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian negara, sehingga perekonomian negara dapat untuk terus bertumbuh dengan baik.

4. Terwujudnya keadilan sosial

Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal yakni untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dengan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Salah satu tindakan yang pernah dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ialah diberlakukannya Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan supaya masyarakat dengan kategori ekonomi menengah kebawah dan rentan mampu untuk bertahan dari pandemi COVID-19.

Hal ini menjadikan terwujudnya keadilan sosial yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

5. Mendorong laju investasi

Tujuan yang ke-lima dari kebijakan fiskal ialah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi para pelaku pasar modal. Salah satu transaksi terbesar di perekonomian Indonesia berasal dari investasi yang masuk.

Dengan keadaan ekonomi yang stabil sebagai efek dari kebijakan fiskal ternyata bisa mendorong laju investasi dari suatu negara. Terciptanya kepercayaan dari para investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya, sehingga negara juga akan memperoleh pajak yang lebih besar lagi dari banyaknya investor yang masuk.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Jenis kebijakan fiskal di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori diantaranya, yakni:

1. Kebijakan Fiskal dari Segi Teoretis

Dari segi teoretis, jenis kebijakan fiskal terbagi lagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Fungsional

Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan yang diberlakukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi makro. Dampak dari kebijakan fiskal teoritis baru bisa terlihat dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Contoh dari kebijakan fiskal fungsional bisa dilihat dari pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start up, dan lain sebagainya.

2. Kebijakan Fiskal Disengaja

Kebijakan fiskal disengaja merupakan kebijakan yang dilakukan dengan melakukan manipulasi pada anggaran negara. Kebijakan fiskal disengaja pada umumnya diterapkan untuk menghadapi suatu permasalahan seperti krisis ekonomi dan pandemi.

Contoh dari kebijakan fiskal disengaja bisa dilihat dari alokasi APBN pada sektor kesehatan di masa pandemi COVID-19.

3. Kebijakan Fiskal Tidak Disengaja

Kebijakan satu ini merupakan penetapan atau keputusan guna untuk melindungi stabilitas ekonomi pada sektor non-pemerintahan.

Contoh dari kebijakan fiskal tidak disengaja ialah penetapan harga eceran tertinggi.

2. Kebijakan Fiskal Melalui Segi Penerapan

Kebijakan fiskal dengan melalui segi penerapan dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif merupakan kebijakan dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak pada suatu sektor tertentu.

Kebijakan ini diberlakukan ketika kondisi ekonomi dari suatu negara menjadi lemah dan tujuannya untuk meningkatkan daya beli barang, supaya perusahaan bisa terus bertahan tanpa adanya pemecatan.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif diberlakukan dengan cara menaikkan wajib pajak sekaligus menurunkan anggaran belanja pemerintah.

Diberlakukannya kebijakan fiskal ekspansif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya inflasi serta mengurangi rasio.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Ketika menerapkan kebijakan fiskal, ada beberapa instrumen di dalamnya yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dari suatu negara. Berikut yang termasuk ke dalam instrumen kebijakan fiskal, yakni:

1. Pajak

Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling utama. Dari pajak, pemerintah bisa mewujudkan tujuan dengan memberlakukan kebijakan fiskal. Pemerintah dapat melakukan manipulasi pajak dalam bentuk penambahan, pengurangan, penundaan, maupun peniadaan.

2. Obligasi publik

Instrumen kebijakan fiskal yang kedua yakni obligasi publik atau yang juga dikenal sebagai surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam investasi.

Dalam obligasi publik, pemerintah akan menawarkan surat utang negara pada masyarakat yang mempunyai dana. Lalu, apabila masyarakat membeli surat utang negara, maka negara akan mencicil utang tersebut dan disertai dengan bunga pinjamannya.

Salah satu contohnya ialah SBN Ritel atau Surat Berharga Negara yang diperjualbelikan. Surat ini diperdagangkan sebagai produk investasi. Bagi masyarakat yang membeli surat utang ini akan melakukan peran langsung untuk pembiayaan anggaran penerimaan negara.

3. Pengeluaran belanja

Pada konteks negara, pemerintah mempunyai hak untuk mengurangi pengeluaran belanja negara pada suatu sektor tertentu apabola neraca pembayaran negara mempunyai defisit. Hal ini dilakukan dengan salah satu caranya ialah penundaan pencairan Tunjangan Hari Raya bagi para Pegawai Negeri Sipil.

Perbedaan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal

Demi untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, pemerintah dapat memberlakukan dua kebijakan, yakni kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dua kebijakan ekonomi ini sama-sama penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan negara.

Pada pelaksanaannya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan bersamaan atau sekadar salah satunya saja. Semua ini bergantung pada keperluan negara untuk menstabilkan ekonominya. Meski demikian, kedua kebijakan ini mempunyai perbedaannya masing-masing.

Perbedaan pertama pada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dari segi pengambilan keputusannya yang berbeda. Apabila kebijakan fiskal akan dikelola serta diputuskan oleh Kementerian Keuangan maka kebijakan moneter keputusannya mutlak berada pada tangan Bank Indonesia (BI).

Perbedaan kedua dapat dilihat dari tujuan diberlakukannya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pada diberlakukannya kebijakan moneter tujuannya yakni untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari diberlakukannya kebijakan fiskal ialah untuk menjaga penerimaan dan pengeluaran negara supaya tercipta kestabilan ekonomi.

Kesimpulan

Nah, setelah Grameds memahami seputar kebijakan fiskal hingga perbedaannya dengan kebijakan moneter. Mari, kita tengok kembali. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang mengatur seluruh penerimaan dan pengeluaran negara supaya terciptanya kestabilan ekonomi.

Dari kebijakan fiskal ternyata bisa mendorong terjadinya investasi dari keadaan ekonomi negara yang stabil. Sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya pada negara tersebut.

Jadi, apabila Grameds ingin memanfaatkan momen kebijakan fiskal ini Grameds bisa lho melakukannya dengan cara berinvestasi. Salah satu metode investasi yang pada masa kini sedang banyak digandrungi ialah investasi dengan metode equity crowdfunding.

Equity crowdfunding adalah skema pendanaan untuk bisnis kecil dengan cara iutan dari masyarakat luas untuk mendanai UMKM. Dengan melalui equity crowdfunding, Grameds bisa menjadi salah satu pemilik saham bisnis potensial yang menguntungkan dan bisa didanai.

Grameds bisa memperoleh keuntungan dari metode investasi equity crowdfunding ini. Di mana Grameds akan menerima return dividen dari proyek bisnis yang telah Grameds danai. Selain memperoleh keuntungan, Grameds juga akan berperan langsung dalam menambah penerimaan negara yang bisa digunakan untuk keberlangsungan pembangunan.

Baca Juga :

• Pengertian Anggaran Berimbang: Kebijakan hingga Cara
• Instrumen Kebijakan Moneter : Pengertian, Jenis
• Ekonomi Makro: Pengertian, Tujuan, Ruang Lingkup
• Kebijakan Moneter: Pengertian, Jenis, Tujuan
• Teori Ekonomi Makro: Pengertian dan Isu-Isu Utama
• Apa Itu Teori Pertumbuhan Ekonomi
• Memahami Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup Ekonomi