Globalisasi: Dampak Positif di Bidang Politik

Dampak Positif Globalisasi di Bidang Politik – Dalam era globalisasi yang semakin pesat, interaksi antarnegara dan budaya memberikan pengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Salah satu dampak positif globalisasi di bidang politik adalah meningkatnya pertukaran informasi melalui kemajuan teknologi, yang memungkinkan masyarakat lebih terhubung dan berpartisipasi aktif dalam proses politik. Akses informasi yang terbuka juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, menciptakan reformasi politik yang lebih baik.

Globalisasi juga memperkuat kerja sama antarnegara melalui pertukaran ide dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan. Dampak positif globalisasi di bidang politik mencakup adopsi prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kolaborasi dalam menangani isu global seperti perubahan iklim. Dengan peluang ini, globalisasi berperan penting dalam membangun sinergi politik yang lebih kuat untuk masa depan dunia.

Definisi Globalisasi

Globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi, yang melintasi batas-batas negara. Proses ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara negara-negara di seluruh dunia, yang dapat mengubah cara orang berinteraksi, berbisnis, dan berbagi informasi. Dalam konteks ekonomi, globalisasi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya perdagangan internasional, investasi lintas negara, dan arus barang, jasa, serta tenaga kerja.

Secara umum, globalisasi dapat dilihat sebagai sebuah fenomena yang dipicu oleh kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang transportasi dan komunikasi. Misalnya, perkembangan internet dan telekomunikasi telah mempermudah pertukaran informasi secara instan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di pasar global dengan lebih efisien. Selain itu, kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan penghapusan tarif di berbagai negara juga berkontribusi pada proses globalisasi.

Globalisasi politik terjadi ketika suatu isu politik berubah menjadi suatu gerakan politik yang menimbulkan pengaruh politik terhadap tatanan politik yang ada baik di tingkat regional maupun global. Secara substansial Globalisasi Politik merupakan teori politik kebersamaan (political communitarianism) yang menggambarkan bangunan kerja teori politik dalam ilmu politik. Cara kerja teori politik yang mendunia ini mendapat afirmasinya secara bersama di setiap negara pada identitas sosial kultur, kerangka kerja dalam menentukan tujuan dari etos politik, struktur institusi yang eksis dalam perlindungan, berlakunya hubungan simetris dan kongruen dalam hal kebijakan, adanya struktur bersama, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam politik modern (baca: globalization process) inilah, yang merupakan sosok negara kesejahteraan (the walfare state) hadir secara mendunia (internationalization) dan pada saat yang sama menjangkau setiap negara bangsa. Globalisasi Politik, Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan semestinya menjadi tipping point dalam seluruh pembangunan politik di setiap negara.

Dampak Positif Globalisasi di Bidang Politik

Globalisasi telah membawa berbagai dampak positif di bidang politik, yang memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antarnegara dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Berikut adalah beberapa dampak positif dari globalisasi di bidang politik:

1. Peningkatan Kerjasama Internasional

Dalam era globalisasi, negara-negara semakin menyadari bahwa banyak tantangan dan isu yang dihadapi, seperti perubahan iklim, terorisme, dan migrasi, bersifat lintas batas dan memerlukan kolaborasi internasional untuk ditangani secara efektif. Melalui organisasi internasional, perjanjian bilateral, dan forum multilateral, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah yang kompleks.

Kerjasama internasional ini juga menciptakan saluran komunikasi yang lebih baik antara negara-negara, memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan sumber daya yang lebih efisien. Misalnya, dalam menangani isu kesehatan global seperti pandemi, negara-negara perlu berbagi data dan sumber daya medis untuk melindungi warganya. Selain itu, kerjasama di bidang ekonomi, keamanan, dan budaya memperkuat hubungan antar negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas politik global.

2. Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks globalisasi, ide-ide tentang demokrasi, kebebasan individu, dan hak asasi manusia semakin tersebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Dengan adanya akses informasi yang lebih luas melalui media massa dan internet, masyarakat di negara-negara otoriter atau semi-otoriter dapat lebih mudah mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep demokrasi serta hak-hak mereka sebagai individu.

Globalisasi juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar internasional mengenai hak asasi manusia, yang sering kali disertai dengan tekanan dari komunitas internasional. Melalui berbagai organisasi non-pemerintah (NGO) dan lembaga internasional, isu-isu pelanggaran hak asasi manusia mendapatkan perhatian global, dan negara-negara yang melanggar dapat menghadapi sanksi atau kritik internasional. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi warganya.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah, memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Globalisasi mendorong negara untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan publik, penggunaan anggaran, dan pengambilan keputusan, sehingga publik dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

Keberadaan media sosial dan platform digital juga berperan penting dalam menyebarkan informasi dan memperkuat suara masyarakat. Hal ini menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk bertindak secara akuntabel, karena tindakan mereka dapat langsung disorot dan dikritik oleh warga. Dalam konteks ini, transparansi membantu mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa pemimpin dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.

4. Peningkatan Partisipasi Politik

Dengan akses informasi yang lebih mudah melalui internet dan media sosial, masyarakat kini lebih terinformasi dan terhubung. Hal ini mendorong individu untuk lebih aktif dalam proses politik, baik dalam bentuk diskusi, kampanye, maupun pemungutan suara. Globalisasi juga memperkenalkan ide-ide demokrasi dan hak asasi manusia yang lebih luas, yang mendorong kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk bersuara. Selain itu, adanya organisasi internasional dan jaringan lintas negara juga memfasilitasi kolaborasi antar warga negara untuk memperjuangkan kepentingan politik bersama.

5. Penguatan Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil semakin berperan aktif dalam arena politik global. Organisasi non-pemerintah (LSM) dan gerakan sosial dapat menjangkau audiens internasional, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan memberikan suara bagi kelompok yang terpinggirkan. Ini menciptakan tekanan pada pemerintah untuk memperhatikan aspirasi masyarakat.

6. Desentralisasi Kekuasaan

Dengan memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah, desentralisasi memungkinkan pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Proses ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warganya. Selain itu, desentralisasi memfasilitasi inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena pemerintah daerah dapat mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks global, desentralisasi juga memungkinkan negara-negara untuk beradaptasi dengan perubahan global yang cepat, seperti pergeseran ekonomi dan tantangan lingkungan, dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Secara keseluruhan, dampak positif globalisasi di bidang politik tidak hanya meningkatkan hubungan antarnegara, tetapi juga memperkuat proses demokrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menentukan masa depan politik mereka. Dengan memahami dan memanfaatkan dampak positif ini, negara-negara dapat membangun sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Di paruh kedua dasawarsa 1970-an, suatu tata ekonomi dunia baru mulai melaju. Namanya globalisasi. Filsafat ekonomi politiknya disebut neoliberalisme. jika liberalisme klasik abad ke-18 hanya menuntut pemerintah menghormati kinerja pasar sebagai cara jitu kegiatan ekonomi, neoliberalisme menuntut agar kinerja sistem pasar menjadi satu – satunya tolok ukur untuk menilai berhasil tidaknya kebijakan pemerintah. Sistem pasar bebas adalah hakim bagi setiap kebijakan.

Tantangan Politik di Era Globalisasi

Era globalisasi membawa perubahan besar dalam lanskap politik di seluruh dunia. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya kompleksitas hubungan internasional, yang seringkali memicu ketegangan antara negara-negara.

1. Kompleksitas Hubungan Internasional

Era globalisasi memperkenalkan dinamika hubungan internasional yang semakin rumit. Negara-negara kini berhadapan dengan ketegangan yang dapat muncul akibat persaingan untuk sumber daya, kebijakan perdagangan, dan hak asasi manusia, yang dapat mengganggu stabilitas domestik.

2. Kesenjangan Ekonomi

Perbedaan ekonomi antara negara kaya dan negara berkembang semakin terlihat dalam konteks globalisasi. Negara-negara berkembang sering mengalami kesulitan dalam bersaing, yang dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial dan ketidakstabilan politik, sehingga penting bagi kerjasama internasional untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

3. Pendekatan Kolaboratif dan Diplomasi

Menghadapi berbagai tantangan ini memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan inovatif dalam pengambilan keputusan politik. Kesadaran akan pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4. Perubahan Iklim sebagai Isu Global

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik global. Meningkatnya suhu global, naiknya permukaan laut, dan fenomena cuaca ekstrem mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

Mengingat banyak sekali perusahaan yang melakukan berbagai kegiatan usaha yang merugikan masyarakat dengan cara-cara melanggar hukum, mulai dipermasalahkan oleh masyarakat dan pakar hukum pidana maka muncullah politik pemidanaan korporasi. Tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi disebut tindak pidana korporasi (corporate crime). Konsep pemidanaan korporasi adalah konsep hukum pidana yang belum lama diterima hukum pidana. Sekalipun konsep ini sudah pernah muncul untuk pertama kalinya di Inggris pada abad ke-19, di negara-negara lain konsep ini baru diterima pada abad ke-20.

Penulisan buku mengenai politik pemidanaan korporasi ini didorong oleh kenyataan maraknya korporasi yang terlibat korupsi, terutama di penghujung awal abad ke-20 saat memasuki era globalisasi. Salah satu faktor dampak negatif globalisasi adalah digunakannya korporasi sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ilegal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemerintah dalam membangun perekonomian nasional.

Kesimpulan