Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi, Politik, Pemerintahan & Hukum

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum – Grameds, tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi saja, korupsi juga bisa dilakukan dari hal kecil seperti berbohong.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Buku Memahami Tafsil Pasal Tindak Pidana Korupsi juga bisa Grameds baca untuk lebh memahami acuan yang digunakan untuk menentukan hukuman yang pantas bagi seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi tentunya harus cepat diberantas dan jangan diberi ampun, karena yang namanya maling uang rakyat harus dihukum dengan cepat dan tuntas. Dengan tidak adanya tindak korupsi, negara akan aman dan tidak mengalami banyak kerugian yang dikeluarkan.

Korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan dan lain-lain. Berikut adalah dampak korupsi dari segala bidang.

Buku ini secara khusus membincangkan delik-delik korupsi dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Korupsi kerugian keuangan negara sudah berubah menjadi delik materiil sehingga mutlak dengan pembuktian hubungan kausalitas.

Buku ini juga mengurai korupsi penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang.

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi

1. Penurunan Produktivitas

Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu aku banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.

2. Menurunnya Pendapatan Negara dari Pajak

APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara.

Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

3. Meningkatkan Utang Negara

Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi.

4. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi.

Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat.

5. Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa

Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik.

Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat.

Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

6. Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi

Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya.

Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia biasa melakukan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen seperti, akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain. Ini menyebabkan besarnya biaya transaksi dan sistem kelembagaan menjadi buruk.

7. Ketimpangan Pendapatan

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi.

Beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadi. Namun Unslaner (2011) menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

8. Meningkatkan Kemiskinan

Badan pusat statistik membagi kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

1. Kemiskinan absolut, artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak.
2. Kemiskinan relatif, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subyektif masyarakat.
3. Kemiskinan kultural, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
4. Kemiskinan struktural, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik.

Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan.

Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni, kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin.

Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi.

Buku ini merupakan hasil kajian terhadap putusan-putusan pengadilan perkara korupsi sehingga dapat dirumuskan model hukum yang tepat dan optimal dalam pemulihan aset dan penyitaan aset korupsi. Dengan tujuan agar modal hukum tersebut dapat diterapkan dalam penyidikan maupun sinergitas gugatan perdata negara.

Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan

1. Etika Sosial yang Mati

Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak merasa salah mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat.

2. Birokrasi Tidak Efisien

Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit.

Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana.

3. Hilangnya Fungsi Pemerintah

Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak.

Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi

Dampak Korupsi di Bidang Hukum

1. Peraturan Perundang-Undangan Tidak Efektif

Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadlian pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menindak tegas dan kembali menegakkan hukum yang berlaku, seperti halnya yang dibahas pada buku Pemberantasan Korupsi.

2. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Negara

Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak.

Buku ini akan memberikan ulasan mengenai politik kriminal sebagai pemberantas tindakan korupsi dilihat dari perspektif budaya hukum.

Dampak Korupsi di Bidang Politik

1. Pemimpin Koruptor

Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan.

Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat. Tradisi seperti ini harus kita hentikan.

2. Publik Tidak Lagi Percaya Demokrasi

Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, ini dapat jadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

3. Menguatnya Plutokrasi

Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu. Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai. Ketua partai ini dapat melakukan tindakan suap dengan mudah jika mereka ingin menang karena banyaknya modal yang mereka punya.

4. Kedaulatan Rakyat Hancur

Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas.

Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan

1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan

Negara memang seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara.

Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara.

2. Garis Batas Negara yang Lemah

Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain.

Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Daerah ini juga menjadi rawan penyelundupan barang ilegal.

3. Kekerasan dalam Masyarakat

Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun.

Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi.

Buku ini mengulas bagaimana fungsi dan kewenangan POLRI dalam menindak kasus pidana korupsi di Indonesia guna mengembalikan kerugian di bidang keuangan negara.

Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan

1. Kualitas Lingkungan Rendah

Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran.

Semua kegiatan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum. Semua hutan di suatu negara gundul karena pejabat-pejabat negara yang mengeksploitasi alam. Mereka tidak melihat dampak buruk yang ditimbulkan, hanya mengambil untuk keuntungan pribadi mereka.

2. Kualitas Hidup yang Menurun

Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurai oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun.

Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi maka di dalam tubuh kita juga banyak penyakit yang timbul. Inilah kualitas hidup yang menurun. Manusia dan bayi tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik karena lingkungan yang rusak. Fisik akan melemah dan gampang sakit.

Kesimpulan dari Dampak Korupsi

Nah Grameds, itulah beberapa dampak korupsi di segala bidang. Dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas dengan tuntas sampai ke akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara.

Grameds, jika kalian ingin belajar mengenai banyak hal di luar topik dampak korupsi ini kalian bisa membeli buku-buku yang disediakan oleh Gramedia loh. Gramedia sebagai #SahabatTanpaBatas siap untuk menemani aktivitas kalian untuk belajar. Yuk beli bukunya sekarang juga!

Penulis: Ricky Atthariq

Membangun kepedulian semua lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah tindakan mencirikan terpeliharanya rasa memiliki terhadap negara Indonesia ini.

Penulis hanya ingin mengajak pembaca agar peduli dan berhati-hati untuk menjauhi sikap perilaku korup sekecil apapun. Buku Apersepsi, Modus, dan Kasus Korupsi diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi pembaca terkait informasi antikorupsi.

Apa saja dampak dari korupsi?

Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Apa dampak korupsi terhadap lingkungan?

Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus ilegal loging. Kasus ilegal loging memberikan kerugian negara yang terjadi sampai 30 - 42 Triliyun rupiah per tahun.

Apa akibat atau dampak korupsi bagi diri pelaku?

Pelaku korupsi dan perbuatan curang lainnya jika berurusan dengan pihak yang berwajib, ia bisa kehilangan pangkat dan jabatannya, nama baik, reputasi dan keluarganya hancur, sakitberkepanjangan dsb. Kehilangan jabatan bisa menyebabkan ia mengalami stress, kemudian stroke, dsb.

Bagaimana dampak korupsi terhadap penegakan hukum di Indonesia?

Dampak korupsi menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara. Hambatan yang terjadi diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset.

Rekomendasi Buku & Artikel Terkait