Jurusan Bimbingan Pemasyarakatan

Jurusan Bimbingan Pemasyarakatan mempunyai visi yakni untuk mencetak petugas pemasyarakatan yang kompeten, profesional, humanis, dan juga berintegritas dalam bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan juga pengawasan klien pemasyarakatan yang bertaraf internasional. Program studi Bimbingan Pemasyarakatan ini akan mendidik para tarunan sesuai dengan standar nasional dan menghasilkan lulusan Pendidikan Program Studi Bimbingan Pemasayarakatan dengan CPL prodi dalam aspek pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI.

Jurusan Bimbingan Pemasyarakatan yang ada di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memang menjadi pendidikan kedinasan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berbasis vokasi yang memiliki amanat untuk meningkatkan kapasitas SDM Hukum dan HAM di bidang permaysrakatan.

Jurusan Bimbingan Pemasyarakatan ini mendukung proses transformasi generasi muda Indonesia dengan tujuan terwujudnya sosok yang mempunyai jati diri, abdi negara, dan juga abdi masyarakat yang dilandasi dengan komitmen organisasional, integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas-tugas khususnya di bidang pemasyarakatan, supaya tujuan pembangunan hukum dan HAM terutama di bidang pemasyarakatan bisa tercapai.

SIPIR

Sipir disebut juga dengan petugas pemasyarakatan (petugas lapas) yang bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap narapidana atau tahanan di Lapas maupun Rutan (Rumah Tahanan). Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham.

MANAJER LAYANAN SOSIAL DAN KOMUNITAS

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan sosial atau organisasi yang membantu masyarakat/komunitas. Mengawasi program, anggaran dan kebijakan organisasi mengenai keterlibatan peserta, persyaratan program, dan manfaatnya.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Sebagai penopang pemerintahan suatu negara, berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.