Jurusan Manajemen Pemasyarakatan

Jurusan Manajemen Pemasyarakatan mempunyai visi yakni menjadi program studi yang terpercaya dalam menghasilkan kader pemimpin profesional di bidang Manajemen Permasyarakatan yang berintegritas dan juga berwawasan global. Program studi yang satu ini dipersiapkan untuk membangun sumber daya manusia yang bisa menjadi penegak hukum, pengembang organisasi, dan juga manajer.

Para taruna yang sudah menyelesaikan pendidikan di Jurusan Manajemen Pemasyarakatan ini akan diberi gelar S. Tr. Pas yang berpangkat golongan IIIa. Lulusan dari jurusan ini juga akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Permasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis atau UPT permasyarakatan di seluruh Indonesia, seperti misalnya:

a. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)
b. Rutan (Rumah Tahanan Negara)
c. Rupbasan (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara)
d. Bapas (Balai Pemasyarakatan)

Jurusan Manajemen Pemasyarakatan yang ada di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan memang menjadi pendidikan kedinasan yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I berbasis vokasi yang memiliki amanat untuk meningkatkan kapasitas SDM Hukum dan HAM di bidang permaysrakatan.

Jurusan Manajemen Pemasyarakatan ini mendukung proses transformasi generasi muda Indonesia dengan tujuan terwujudnya sosok yang mempunyai jati diri, abdi negara, dan juga abdi masyarakat yang dilandasi dengan komitmen organisasional, integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas-tugas khususnya di bidang pemasyarakatan, supaya tujuan pembangunan hukum dan HAM terutama di bidang pemasyarakatan bisa tercapai.

MANAJER LAYANAN SOSIAL DAN KOMUNITAS

Bertugas untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan sosial atau organisasi yang membantu masyarakat/komunitas. Mengawasi program, anggaran dan kebijakan organisasi mengenai keterlibatan peserta, persyaratan program, dan manfaatnya.

PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah diangkat secara tetap dan berhak mendapatkan jabatan tertentu dalam satuan tugasnya. Sebagai penopang pemerintahan suatu negara, berperan menciptakan sistem pada suatu negara dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.