Jurusan Sains Hukum dan Pembangunan

Jurusan Sains Hukum dan Pembangunan adalah program studi multidisiplin yang ada di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan juga kebijakan dengan status Akreditasi A dari BAN-PT. Studi interdisipliner ini adalah sebuah jawaban dari kebutuhah nyata di dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dunia usaha, serta sosial kemasyarakatan yang membutuhkan pendekatan multi-komprehensif. Sebagai salah satu program studi yang didirikan berbasis permasalahan serta kebutuhan masyarakat, maka Jurusan Sains Hukum dan Pembangunan ini ditujukan untuk para lulusan Sarjana atau S1 dari berbagai macam disiplin ilmu, baik untuk lulusan baru atau yang sudah berpengalaman di dalam dunia pekerjaan.

Sebagai salah satu studi Multidisiplin, progam studi Sains Hukum dan Pembangunan ini menawarkan konten kurikulum komprehensif dan juga relevan dengan metode pembelajaran yang inovatif dan kekinian, termasuk juga berbasis digital. Dalam hal kurikulum, akan disediakan dan ditawarkan mata kuliah di bidang hukum, ekonomi publik, sosial, serta kebijakan. Sehingga para lulusan dari Jurusan Sains Hukum dan Pembangunan ini memiliki kepemimpinan yang berbasis pengetahuan, keahlian yang dikontribusikan untuk pemecahan masalah serta pengembangan konsep alternatif di berbagai bidang yang relevan.

ANALIS HUKUM

Bertugas untuk melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.

KONSULTAN HUKUM

Bertugas untuk melakukan pemeriksaan hukum (legal audit) terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum (go public). Dimana berdasarkan pemeriksaan hukum (legal audit) tersebut konsultan hukum akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) yang dimuat dalam prospektus.

PENGKAJI HUKUM

Bertugas untuk melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan sosialisasi produk hukum.