Profesi Pegawai Negeri Sipil Daerah

Profesi Pegawai Negeri Sipil Daerah berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum kantor pemerintahan daerah setingkat Provinsi, Kota, Kabupaten ataupun Desa dalam hal kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hampir sama dengan PNS yang bertugas di pusat, PNS daerah juga berperan mengambil bagian dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat. Bahkan peran PNS daerah juga sangat penting dalam perekonomian daerah.

Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS Daerah sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pemerintahan daerah.

Syarat Menjadi PNS selain syarat administrasi dan pendidikan minimum adalah bebas dari narkoba dan tidak pernah terlibat masalah hukum. Belakangan, pendaftaran sebagai PNS dilakukan secara online dan diintegrasikan di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kamu juga harus mengikuti beberapa tes yakni tes administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Intelegensia Umum dan Tes Karakteristik Pribadi. Selanjutnya jika lolos, kamu akan melewati Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

PNS hendaknya terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme untuk mendukung tugas dan fungsinya sehingga mampu memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, karena tanpa memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik maka akan sulit mewujudkan kinerja yang baik dan prima.

• Penyusunan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah
• Perencanaan pengembangan Kepegawaian daerah, Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian daerah
• Pelaksanaan penyiapan kegiatan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
• Penyiapan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
• Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil, Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
• Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta Pengelolaan ketatausahaan.

• Menguasai ilmu hukum dan pemerintahan, baik yang berlaku di negara asal maupun negara tujuan. Pengetahuan tentang hukum, aturan hukum, prosedur pengadilan, preseden, regulasi pemerintah, perintah ekskutif, aturan lembaga, dan proses politik yang demokratis.
• Berwawasan luas, tak hanya mengenai persoalan hukum dan pemerintahan, tapi juga berwawasan luas karena banyak bersinggungan dengan berbagai isu politik, ekonomi, dan lain-lain.
• Kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, kreatif, manajemen manusia. Selanjutnya kemampuan berkoordinasi, kecerdasan emosional, penilaian dan membuat keputusan, orientasi pelayanan, negosiasi, dan fleksibilitas kognitif.
• Komunikasi dan Media Pengetahuan tentang media produksi, komunikasi, serta teknik dan metode penyebarannya. Termasuk cara alternatif untuk menginformasikan dan menghibur melalui tulisan, lisan, maupun media visual.
• Administratif Pengetahuan tentang prosedur dan sistem administratif, seperti mengelolah kata, mengatur dokumen dan catatan, stenografi dan transkripsi, mendesain formulir, serta prosedur dan terminologi kantor lainnya.

• Penyelesaian Masalah yang Kompleks, mengidentifikasi masalah dan mengulas informasi terkait dalam rangka mengembangkan dan mengevaluasi pilihan serta solusi yang dapat diterapkan
• Komunikasi, Berbicara pada orang lain untuk menyampaikan informasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan
• Aktif Mendengarkan, dan memberikan perhatian penuh pada perkataan orang lain, menyisihkan waktu untuk memahami poin yang disampaikan, mengajukan pertanyaan sewajarnya, dan tidak menyela pada waktu yang tidak tepat.
• Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan, Mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan dari pilihan tindakan yang potensial untuk memilih tindakan yang paling tepat.
• Berpikir Kritis, Menggunakan logika dan penalaran untuk mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif, kesimpulan, ataupun pendekatan permasalahan yang ditangani
• Orientasi Melayani, Secara aktif mencari cara yang tepat untuk membantu orang lain.

1.  Pendidikan Strata 1

Pendidikan Strata 1 Ilmu Pemerintahan Merupakan langkah awal untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pendidikan ini ditempuh dalam waktu 4 tahun. Perkuliahannya mempelajari tentang lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga-lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kamu juga akan mempelajari berbagai dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dinamika internal maupun eksternal, landasan moral dalam pengembangan ilmu sosial dan politik, pengembangan teknologi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, memahami tugas-tugas administrasi, manajemen, dan organisasi pada badan-badan publik. Kamu juga akan dibekali dengan skill public speaking, negosiasi, dan pengetahuan politik. Mahasiswa ilmu pemerintahan dididik dengan serius untuk membentuk tenaga kerja yang profesional dalam dunia pemerintahan. Selain Ilmu Pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil Daerah juga dapat berasal dari Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional, dan seluruh bidang keilmuan lainnya dengan syarat Lulusan Perguruan Tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Info lengkap mengenai jurusan Ilmu Pemerintahan dapat dilihat di Jurusan Ilmu Pemerintahan

Kamu juga bisa menjadi PNS lewat jalur pendidikan, dengan bergabung bersama 19 sekolah kedinasan milik kementerian dan lembaga negara setelah lulus SMA nanti. Salah satu sekolah kedinasan yang tinggi peminatnya adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Saat lulus dari IPDN, nantinya kamu akan diangkat menjadi PNS dengan golongan III-b.

2. Tes Seleksi Umum CPNS

Mengikuti seleksi umum. Selain pemeriksaan dokumen dan ijazah, kamu juga harus mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD), Tes Kemampuan Bidang (TKB) sesuai dengan formasi pilihanmu, bahkan wawancara. Pada cara ini, penting untuk memastikan instansi pilihanmu sama atau linear dengan latar belakang pendidikanmu. Misalnya kamu kuliah di Jurusan Statistika, sudah sewajarnya kalau kamu mengajukan formasi CPNS di Badan Pusat Statistik – bukan di Kementerain Pertahanan. Kemudian, jangan lupa untuk mencari informasi lebih lanjut pada website resmi instansi karena setiap lembaga, baik kementerian maupun non-kementerian, memiliki prosedurnya sendiri-sendiri. Pastikan kamu memenuhi setiap persyaratan yang disebutkan karena kamu harus melewati tahap pemeriksaan dokumen sebelum dapat mengikuti tes.

Peluang Kerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah akan selalu terbuka, karena:

Fungsi Penting Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Penopang Pemerintahan Suatu Negara

Pegawai Negeri Sipil Daerah Berperan Menciptakan Sistem pada Suatu Negara dengan tujuan Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis data statistik PNS di Indonesia, disebutkan jumlah PNS per 31 Desember 2018 adalah 4.185.503 dengan rincian 939.236 PNS bertugas di Instansi Pusat (22.44%) dan 3.246.267 PNS bertugas di Instansi Daerah (77.56%). Kemampuan dan keahlian yang akan memudahkan profesi PNS yaitu Kemampuan menulis, Kemampuan mengoperasikan komputer, Penguasaan bahasa asing, Pengetahuan ketatanegaraan, Pengetahuan tentang hukum dan pemerintahan, Kemampuan tata kelola administrasi.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Bekerja Pada Instansi Pemerintahan Daerah

Secara garis besar Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik, namun juga sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa dan negara. Mari bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Birokrasi yang melayani, kompeten, dan bersih. Proses penyaringan CPNS akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Pemeriksaan Administratif dan Ujian Penyaringan.

Pemeriksaan Administratif, melalui Surat lamaran yang diterima akan diperiksa dan diteliti apakan sesuai dengan persyaratan yang diperlukan. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat administratif akan dikembalikan dan disebutkan alasan pengembaliannya. Sebaliknya, apabila memenuhi syarat akan dipanggil untuk melakukan ujian penyaringan.

Ujian Penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Materi ujian meliputi : Test kompetensi dan Psikotes. Materi test kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan persyaratan jabatan, meliputi pengetahuan umum, Bahasa Indonesia, kebijaksanaan pemerintah, pengetahuan teknis dan pengetahuan lainnya. Psikotest diadakan untuk mengisi jabatan tertentu untuk mengetahui kepribadian, minat dan bakat pelamar. Penyelengaraan psikotest disesuaikan dengan kemampuan departemen/instansi masing-masing.

Jenjang karir PNS sendiri terdiri dari:

• Jabatan Administrasi: Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
• Jabatan Fungsional: Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas penyelia, mahir, terampil dan pemula.
• Jabatan Pimpinan Tinggi: Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas Jabatan pimpinan tinggi utama, Jabatan pimpinan tinggi madya dan Jabatan pimpinan tinggi pratama

Golongan ruang sebagai dasar penggajian pertama ditetapkan berdasarkan ijasah atau STTB yang dimiliki dan digunakan pada saat melamar menjadi CPNS. Adapun Golongan-golongan tersebut terbagi menjadi :

• Golongan ruang I/a bagi yang menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Dasar atau yang setingkat;
• Golongan ruang I/c bagi yang menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat;
• Golongan ruang II/a bagi yang menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat;
• Golongan ruang II/b bagi yang menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II;
• Golongan ruang II/c bagi yang menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III;
• Golongan ruang III/a bagi yang menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV;
• Golongan ruang III/b bagi yang menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I;
• Golongan ruang III/c bagi yang menggunakan Ijazah Doktor (S3), atau Ijazah Spesialis II.
• Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.