Mengenal Usulan Soepomo yang Menjadi Rumusan Dasar Negara

Soepomo adalah seorang tokoh penting dalam perumusan dasar negara Indonesia, mengusulkan konsep dasar negara yang dikenal dengan negara integralistik. Dalam pandangan Soepomo, negara seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan individu yang saling terikat oleh kontrak sosial, melainkan sebagai satu kesatuan organik di mana kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Apa saja kah usulan Soepomo? Mari kita simak penjelasan di bawah ya, Grameds.

 

Usulan Soepomo tentang Dasar Negara

Berikut adalah inti usulan Soepomo tentang dasar negara:

1. Persatuan

Persatuan berarti kesatuan yang utuh antara negara dan rakyatnya. Soepomo melihat negara sebagai satu kesatuan organik, di mana semua elemen masyarakat saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.

2. Kekeluargaan

Konsep kekeluargaan berarti bahwa negara harus dijalankan seperti sebuah keluarga besar di mana semua warganya merasa menjadi bagian dari satu kesatuan. Setiap anggota dalam “keluarga” negara memiliki peran dan tanggung jawab, dan kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Negara harus mengayomi, melindungi, dan memperlakukan warganya dengan penuh kasih sayang, seperti seorang kepala keluarga yang memastikan kesejahteraan semua anggota keluarganya. Dengan dasar kekeluargaan ini, Soepomo menekankan pentingnya gotong royong dan persatuan, di mana tidak ada persaingan individualistik, melainkan kerja sama demi kebaikan bersama.

3. Musyawarah

Musyawarah memiliki arti penting sebagai cara mencapai keputusan bersama secara bijaksana dan adil. Menurutnya, musyawarah adalah proses di mana semua pihak berkumpul untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu.

Soepomo percaya bahwa melalui musyawarah, masyarakat dapat hidup dalam harmoni karena keputusan diambil dengan memperhatikan suara semua orang, sehingga mencerminkan semangat gotong royong. Dengan kata lain, musyawarah adalah wujud dari partisipasi bersama dalam menciptakan keadilan sosial dan kesatuan dalam kehidupan bernegara.

4. Keadilan Rakyat

Keadilan rakyat harus dilihat dari perspektif kebersamaan dan kesatuan. Negara integralistik tidak mengutamakan individu atau golongan, tetapi melihat masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Keadilan, dalam pandangan ini, adalah ketika semua elemen masyarakat bisa hidup harmonis dan sejahtera sebagai satu tubuh yang utuh.

5. Keseimbangan Lahir Batin

Keseimbangan lahir batin berarti kehidupan yang seimbang antara kebutuhan fisik (lahir) dan kebutuhan jiwa atau spiritual (batin) bagi setiap individu maupun masyarakat.

Menurut Soepomo, negara harus menciptakan harmoni antara keduanya agar rakyat bisa hidup sejahtera secara utuh. Kebutuhan lahir mencakup hal-hal seperti sandang, pangan, dan keamanan, sementara kebutuhan batin meliputi rasa tenang, bahagia, dan kedamaian dalam menjalani kehidupan.

Soepomo percaya bahwa kesejahteraan tidak hanya tentang materi, tetapi juga bagaimana negara mampu menjaga keseimbangan spiritual, mental, dan sosial setiap warganya. Dengan demikian, keseimbangan ini akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

 

Profil Mr. Soepomo

Prof. Dr. Mr. Raden Soepomo atau lebih dikenal dengan sebutan Mr. Soepomo, adalah seorang tokoh penting dalam perumusan Pancasila dan seorang ahli hukum yang lahir pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai salah satu bapak pendiri bangsa dan berperan aktif dalam Sidang BPUPKI.

Sebagai seorang ahli hukum tata negara, Soepomo memberikan pandangan tentang dasar negara yang dikenal dengan konsep “negara integralistik,” yaitu gagasan bahwa negara harus bersatu dengan seluruh rakyat tanpa mementingkan golongan atau individu tertentu.

Selain menjadi bagian dari perumusan Pancasila, Soepomo juga berkontribusi dalam penyusunan UUD 1945. Dalam kariernya, Soepomo juga menjabat sebagai Menteri Kehakiman Indonesia dan memberikan sumbangsih besar dalam bidang hukum serta pemikiran politik di Indonesia.

 

Peran BPUPKI dalam Membentuk Dasar Negara Indonesia

Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) memiliki peran penting dalam membentuk dasar negara Indonesia. Dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945, BPUPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI, berbagai tokoh nasional seperti Soekarno, Soepomo, dan Muhammad Yamin menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara.

Dari hasil perdebatan dan diskusi panjang, lahirlah Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Pancasila disepakati sebagai landasan filosofi bangsa yang terdiri dari lima sila, mencerminkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sidang BPUPKI merupakan langkah awal yang krusial dalam perjalanan pembentukan negara Indonesia merdeka.

 

Pengaruh Pendidikan dan Pemikiran Soepomo Terhadap Pandangan Politik

Pendidikan dan pemikiran Soepomo memiliki pengaruh besar terhadap pandangan politiknya, terutama dalam perumusan dasar negara Indonesia. Soepomo menempuh pendidikan hukum di Universitas Leiden, Belanda, di mana ia banyak mempelajari hukum Eropa dan hukum adat Indonesia. Pengaruh pendidikan Barat dan pemahamannya yang mendalam tentang budaya serta sistem hukum Indonesia membentuk pandangannya tentang bagaimana negara Indonesia harus dibangun.

Pemikiran Soepomo sangat dipengaruhi oleh konsep “integralisme,” yang menekankan bahwa negara harus menjadi satu kesatuan organik yang harmonis, di mana kepentingan individu atau golongan diserap oleh kepentingan bersama.

Hal ini tercermin dalam pandangan politiknya yang menolak model negara liberal Barat yang mengutamakan individu, dan juga menolak model negara sosialis yang berbasis pada pertentangan kelas. Soepomo ingin membangun negara yang bersatu secara kolektif, sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat Indonesia yang ia pelajari.

Pandangan politiknya ini kemudian dituangkan dalam Sidang BPUPKI, di mana ia memperjuangkan gagasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus mencerminkan kesatuan dan keseimbangan antara masyarakat, negara, dan individu.

 

Konsep Integralisme Menurut Pandangan Soepomo

Konsep integralistik yang diusulkan oleh Soepomo berusaha menghindari individualisme dan liberalisme Barat dengan menekankan kesatuan dan harmoni antara individu, masyarakat, dan negara.

Dalam pandangan Soepomo, negara tidak hanya menjadi kumpulan individu-individu yang memiliki kepentingan pribadi seperti dalam konsep liberalisme Barat, melainkan sebagai satu kesatuan organik di mana semua komponen masyarakat bekerja bersama untuk kepentingan bersama.

Individualisme dalam liberalisme Barat menempatkan kebebasan dan hak individu sebagai prioritas utama. Soepomo melihat ini sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa. Dalam konsep integralistik, kepentingan individu bukanlah yang utama, melainkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Negara diharapkan menyatukan setiap individu dalam semangat kolektivitas dan kebersamaan.

Liberalisme mengedepankan kebebasan ekonomi dan politik, di mana peran negara lebih terbatas dan hak-hak individu dijunjung tinggi. Soepomo menolak pandangan ini, karena menurutnya, kebebasan yang berlebihan dapat menimbulkan konflik antar individu dan golongan, yang pada akhirnya merusak persatuan bangsa.

Oleh karena itu, dalam konsep integralistik, negara memiliki peran sentral untuk menjaga keseimbangan dan harmoni, memastikan bahwa setiap elemen masyarakat saling bekerja sama demi kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi.

 

Mengenal Teori Integralistik

Teori integralistik adalah sebuah konsep yang menekankan bahwa negara harus dipandang sebagai satu kesatuan organik, di mana individu, masyarakat, dan negara saling terkait erat dan tidak terpisahkan. Dalam pandangan ini, kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Negara tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melayani individu, tetapi juga sebagai wadah yang mempersatukan semua elemen masyarakat demi kesejahteraan dan harmoni sosial.

Teori ini juga menjadi dasar bagi pandangan Soepomo tentang Pancasila, terutama pada aspek persatuan dan kesatuan bangsa, serta pentingnya menjaga keharmonisan antara unsur-unsur dalam negara.

 

Implementasi dari Teori Integralistik

Contoh dari teori integralistik dapat dilihat dalam beberapa aspek kehidupan negara yang mengedepankan kepentingan bersama, di mana individu dan kelompok tidak diutamakan di atas kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa contoh penerapan konsep integralistik:

1. Gotong Royong sebagai Nilai Sosial

Di Indonesia, semangat gotong royong mencerminkan teori integralistik. Gotong royong adalah budaya yang mengutamakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di sini, setiap individu berpartisipasi demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan konsep integralistik yang mengedepankan harmoni antara individu dan masyarakat.

2. Kebijakan Negara yang Mementingkan Keseluruhan Rakyat

Misalnya, dalam kebijakan pembangunan yang bersifat nasional, seperti pembangunan infrastruktur atau program jaminan kesehatan, pemerintah berupaya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Ini mencerminkan teori integralistik di mana negara bertindak untuk kesejahteraan kolektif, bukan individu atau kelompok elit saja.

3. Pemilihan Umum dan Representasi Politik

Dalam demokrasi Pancasila yang dipandu oleh konsep integralistik, pemilihan umum tidak hanya mementingkan kemenangan partai atau individu, tetapi diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang mencerminkan kepentingan nasional, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah wujud dari teori integralistik karena nilai-nilainya menggabungkan berbagai kepentingan kelompok, agama, dan daerah dalam satu kesatuan. Prinsip-prinsip seperti “Persatuan Indonesia” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung gagasan bahwa kepentingan individu dan kelompok diharmoniskan dalam kerangka negara untuk kesejahteraan bersama.

 

Mengapa Hatta Menentang Konsep Integralistik?

Hatta menentang konsep negara integralistik yang diajukan oleh Soepomo karena ia memandang konsep tersebut berpotensi mengancam kebebasan individu dan demokrasi. Berikut adalah beberapa alasan utama Hatta menolak konsep ini:

1. Kebebasan Individu Terancam

Dalam pandangan Hatta, konsep negara integralistik yang diajukan Soepomo menekankan bahwa negara adalah kesatuan yang menyatukan semua unsur dalam masyarakat, termasuk individu, tanpa membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan negara. Hatta khawatir bahwa dalam konsep ini, hak-hak individu bisa diabaikan atau ditindas karena negara memiliki kekuasaan yang dominan atas segala aspek kehidupan. Ia berpendapat bahwa negara harus tetap menghargai hak dan kebebasan individu, bukan meleburkan mereka ke dalam kepentingan kolektif tanpa batas.

2. Menolak Totalitarianisme

Hatta khawatir konsep negara integralistik mirip dengan konsep negara totaliter yang menempatkan kekuasaan negara di atas segalanya, mirip dengan sistem politik fasisme atau komunisme pada masanya. Ia menekankan bahwa negara harus melayani rakyat, bukan sebaliknya, di mana rakyat hanya menjadi bagian dari alat negara.

3. Demokrasi yang Seimbang

Bagi Hatta, demokrasi adalah cara terbaik untuk menjamin kebebasan individu sekaligus mencapai kesejahteraan bersama. Ia lebih mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Dalam pandangannya, negara integralistik Soepomo bisa mengurangi peran rakyat dalam proses demokrasi.

4. Kepentingan Rakyat di Atas Negara

Hatta menekankan bahwa negara harus melayani kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Ia percaya bahwa negara harus memberikan ruang bagi partisipasi individu dan kelompok dalam menentukan kebijakan negara. Hatta mendukung konsep negara yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif, di mana negara bertindak sebagai pelindung hak-hak individu sambil menjaga kepentingan umum.

 

Kelebihan dan Kekurangan Paham Soepomo

Pemikiran Soepomo, khususnya konsep negara integralistik, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang dapat dievaluasi dari sudut pandang politik dan sosial. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangannya:

A. Kelebihan Paham Soepomo

Berikut adalah beberapa kelebihan paham Soepomo:

• Menyatukan Bangsa

Konsep negara integralistik Soepomo menekankan pentingnya persatuan seluruh elemen masyarakat dalam satu kesatuan negara. Gagasan ini berusaha menyatukan kepentingan individu, kelompok, dan negara ke dalam satu tujuan bersama, yaitu mencapai kesejahteraan kolektif. Hal ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya, karena mampu meredam potensi perpecahan dan konflik.

• Keseimbangan antara Individu dan Negara

Soepomo berupaya untuk tidak terlalu mengutamakan individualisme yang ekstrem atau kolektivisme total. Dengan konsep integralistik, ia ingin menciptakan keseimbangan di mana individu dan negara saling mendukung untuk mencapai kepentingan bersama.

• Menjaga Nilai-Nilai Tradisional

Soepomo mengedepankan nilai-nilai tradisional Indonesia, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Negara integralistik mencerminkan pandangan yang berakar pada adat dan budaya bangsa Indonesia, yang menekankan pentingnya harmoni, kebersamaan, dan kerja sama.

• Mencegah Fragmentasi Politik

Dalam sistem integralistik, negara tidak memberi ruang yang terlalu besar untuk individualisme atau liberalisme. Hal ini diharapkan bisa mencegah terjadinya fragmentasi politik atau konflik yang timbul dari persaingan antara kepentingan individu atau kelompok.

 

B. Kekurangan Paham Soepomo

Berikut adalah beberapa kekurangan paham Soepomo:

• Mengurangi Kebebasan Individu

Kritik utama terhadap paham negara integralistik Soepomo adalah bahwa ia menempatkan kepentingan negara di atas individu, sehingga bisa mengurangi ruang bagi kebebasan pribadi. Hak-hak individu berpotensi diabaikan karena negara dianggap sebagai yang paling utama, yang bisa menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

• Potensi Otoritarianisme

Konsep negara integralistik dapat memberikan legitimasi bagi kekuasaan negara yang terlalu besar. Hal ini bisa membuka pintu bagi pemerintahan otoriter yang menekan kebebasan rakyat. Negara bisa menjadi terlalu dominan dalam kehidupan masyarakat, yang mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

• Kurangnya Ruang untuk Partisipasi Politik

Dengan menekankan kesatuan di atas kepentingan individu, konsep integralistik Soepomo berpotensi membatasi partisipasi politik rakyat. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi kebebasan berekspresi, perbedaan pendapat, dan kritik terhadap pemerintah, yang dalam konsep integralistik bisa diabaikan.

• Tidak Sesuai dengan Konsep Modern Demokrasi

Di era modern, di mana hak asasi manusia dan kebebasan individu menjadi pilar utama negara demokrasi, konsep negara integralistik bisa dianggap kurang relevan. Negara yang terlalu mengendalikan semua aspek kehidupan masyarakat cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang mengutamakan kebebasan dan hak-hak individu.

 

Kesimpulan

Usulan Soepomo memainkan peran penting dalam proses perumusan negara Indonesia, khususnya melalui konsep negara integralistik yang ia usulkan. Soepomo memandang negara sebagai satu kesatuan yang organik, di mana individu, kelompok, dan negara saling terhubung dan bekerja bersama untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam pandangannya, konsep ini berakar pada nilai-nilai tradisional Indonesia seperti gotong royong dan kebersamaan.

Meskipun konsep ini berhasil menekankan pentingnya persatuan dan harmoni di tengah keberagaman Indonesia, gagasannya mendapat kritik karena dianggap berpotensi mengabaikan hak-hak individu dan membuka peluang bagi pemerintahan otoriter.

Pemikiran Soepomo tentang negara integralistik memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya persatuan nasional, tetapi juga perlu diseimbangkan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak individu dan kebebasan politik.

Secara keseluruhan, usulan Soepomo memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk dasar filosofi Pancasila dan struktur negara Indonesia, menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan rakyatnya.

Itulah penjelasan tentang usulan Soepomo yang menjadi rumusan dasar negara. Grameds juga bisa mendalami materi PPKn terkait perumusan dasar negara melalui buku SD hingga SMA hanya di Gramedia.com.