Mengenal Perbedaan DPR dan DPD: Kewenangan, Keanggotaan, Manfaat dan Keuntungan Menjadi Anggota Dewan

Grameds, dalam sistem pemerintahan Indonesia, kita sering mendengar tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keduanya merupakan lembaga legislatif yang memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan negara.

Namun, masih banyak yang bingung mengenai perbedaan antara DPR dan DPD, baik dari segi fungsi, kewenangan, hingga cara pemilihannya. Agar lebih memahami bagaimana kedua lembaga ini bekerja dalam sistem pemerintahan Indonesia, mari kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan DPR dan DPD.

Perbedaan DPR dan DPD

Perbedaan utama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  terletak pada fungsi, kewenangan, serta cara pemilihannya. DPR merupakan lembaga legislatif yang mewakili suara partai politik dan memiliki kewenangan besar dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah, serta penganggaran negara. Anggota DPR dipilih melalui pemilu legislatif dan berasal dari berbagai partai politik yang berkompetisi dalam pemilu.

Sementara itu, DPD berperan sebagai wakil daerah dalam sistem legislatif. Anggota DPD tidak berasal dari partai politik, melainkan dipilih secara independen dari setiap provinsi. DPD lebih fokus dalam menyuarakan kepentingan daerah, seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan daerah, serta otonomi daerah.

Berbeda dengan DPR, kewenangan DPD dalam legislasi terbatas, mereka hanya bisa mengusulkan dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang.

Singkatnya, DPR adalah lembaga legislatif dengan kekuatan politik yang lebih besar dalam pemerintahan, sedangkan DPD lebih berfungsi sebagai jembatan aspirasi daerah dalam perumusan kebijakan nasional. Keduanya bekerja dalam sistem yang saling melengkapi demi terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan demokratis.

Pengertian DPR dan DPD

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif yang berperan dalam pembuatan undang-undang, pengawasan jalannya pemerintahan, serta pengelolaan anggaran negara. Anggota DPR berasal dari partai politik dan dipilih melalui pemilu legislatif. Karena mewakili kepentingan partai, DPR memiliki peran yang lebih kuat dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga legislatif yang berfungsi sebagai perwakilan daerah dalam pemerintahan pusat. Berbeda dengan DPR, anggota DPD dipilih secara independen dari tiap provinsi tanpa keterlibatan partai politik. DPD lebih berfokus pada kepentingan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Meskipun keduanya sama-sama bekerja di bidang legislatif, DPR lebih berperan dalam kebijakan nasional, sedangkan DPD lebih berfokus pada kepentingan daerah agar pembangunan lebih merata di seluruh Indonesia.

Perbedaan Lingkup Kerja DPR dan DPD

Lingkup Kerja DPR:

• Membuat dan mengesahkan undang-undang: Misalnya, DPR merancang Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur investasi dan tenaga kerja di Indonesia.
• Mengawasi kebijakan pemerintah: DPR bisa memanggil menteri untuk rapat kerja guna mengevaluasi kinerja suatu kementerian.
• Menyusun dan mengesahkan APBN: DPR bersama pemerintah membahas anggaran negara setiap tahun untuk menentukan alokasi dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.

Lingkup Kerja DPD:

• Memberikan usulan dan pertimbangan dalam kebijakan daerah: Misalnya, DPD mengusulkan perbaikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan daerah tertinggal.
• Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berdampak pada daerah: Jika ada undang-undang yang dirasa merugikan suatu daerah, DPD dapat memberikan masukan untuk perbaikannya.
• Memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional: Misalnya, DPD memperjuangkan kebijakan yang lebih adil terkait pengelolaan hasil tambang daerah agar memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.

Kewenangan DPR dan DPD

Meskipun sama-sama berada dalam lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki kewenangan yang berbeda. DPR memiliki kekuasaan legislatif yang lebih luas dibandingkan DPD, sedangkan DPD lebih berperan dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Kewenangan DPR

Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan politik besar, DPR memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut kewenangan DPR secara lebih spesifik:

1. Kewenangan dalam Legislasi

DPR memiliki kewenangan utama dalam bidang legislasi, yaitu menyusun, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama pemerintah.

Sebagai lembaga legislatif, DPR berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU), baik secara mandiri maupun bersama Presiden, yang kemudian akan dibahas dalam sidang sebelum disahkan menjadi undang-undang.

Selain itu, DPR juga berperan dalam melakukan revisi terhadap peraturan yang dianggap tidak lagi relevan atau perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Melalui fungsi legislasi ini, DPR memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang dibuat dapat mencerminkan kepentingan rakyat serta mendukung jalannya pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

2. Kewenangan dalam Anggaran

Dalam konteks kewenangan DPR, peran dalam anggaran negara sangat krusial karena DPR memiliki hak untuk membahas, menyetujui, serta mengawasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  bersama pemerintah.

Setiap tahun, pemerintah mengajukan rancangan APBN, yang kemudian dikaji oleh DPR untuk memastikan anggaran tersebut sesuai dengan kepentingan rakyat serta kebutuhan pembangunan nasional.

DPR juga memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan atau menolak rancangan anggaran jika dianggap tidak sesuai. Selain itu, DPR bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan anggaran, memastikan dana yang digunakan oleh pemerintah berjalan efektif, transparan, dan tidak disalahgunakan, yang tentunya berguna untuk kesejahteraan masyarakat

Jika ditemukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, DPR berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah melalui mekanisme pengawasan seperti hak angket dan interpelasi.

3. Kewenangan dalam Pengawasan

DPR memiliki kewenangan dalam pengawasan sebagai salah satu fungsi utamanya untuk memastikan jalannya pemerintahan sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat.

Pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan undang-undang, penggunaan anggaran negara, serta kinerja para pejabat negara.

DPR dapat menjalankan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan, dan hak menyatakan pendapat jika ditemukan pelanggaran serius.

Selain itu, DPR juga berperan dalam mengawasi penggunaan APBN agar anggaran negara digunakan secara transparan dan efektif.

Dengan kewenangan ini, DPR berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan masyarakat luas.

Kewenangan DPD

Sebagai wakil daerah, DPD memiliki kewenangan yang lebih terbatas dibandingkan DPR, khususnya dalam hal legislasi. Namun, DPD tetap memiliki peran penting dalam memastikan suara daerah didengar dalam kebijakan nasional. Berikut kewenangan DPD:

1. Kewenangan dalam Legislasi

kewenangan DPD di Indonesia bersifat terbatas dibandingkan dengan DPR. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah, serta hal-hal lain yang menyangkut kepentingan daerah.

Selain itu, DPD juga memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR, khususnya yang berdampak pada daerah.

Namun, kewenangan DPD dalam proses legislasi tidak mencakup pengambilan keputusan akhir dalam pembentukan undang-undang, karena keputusan tetap berada di tangan DPR bersama pemerintah.

Meskipun demikian, peran DPD tetap penting dalam memastikan kebijakan yang dibuat berpihak pada kesejahteraan daerah dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

2. Kewenangan dalam Pengawasan

Kewenangan DPD bersifat terbatas dibandingkan DPR, namun tetap memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan daerah. DPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan langsung dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah.

Selain itu, DPD dapat memberikan rekomendasi kepada DPR atau pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada daerah.

Meskipun DPD tidak memiliki hak untuk memberikan sanksi langsung terhadap pemerintah, perannya dalam menyuarakan aspirasi daerah memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap memperhitungkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

2. Kewenangan dalam Advokasi Daerah

Salah satu kewenangan utama DPD adalah dalam advokasi daerah, yaitu memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah di tingkat nasional.

Sebagai perwakilan daerah, DPD berperan dalam memberikan usulan, pertimbangan, dan pengawasan terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan daerah. DPD memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Selain itu, DPD juga dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan fiskal, anggaran daerah, serta evaluasi terhadap program pembangunan yang belum optimal.

Dengan kewenangan ini, DPD menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya berpihak pada kepentingan nasional tetapi juga memperhatikan kebutuhan daerah agar pembangunan berjalan merata di seluruh Indonesia.

Perbedaan Keanggotaan dan Pemilihan antara DPR dan DPD

Meskipun sama-sama merupakan bagian dari lembaga legislatif di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki sistem keanggotaan dan mekanisme pemilihan yang berbeda. Perbedaan ini mencerminkan fungsi dan peran masing-masing lembaga dalam pemerintahan.

1. Perbedaan Keanggotaan

Keanggotaan DPR:

• Anggota DPR berasal dari partai politik yang mengikuti pemilu legislatif.
• Jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dan daerah pemilihan (Dapil). Saat ini, terdapat 575 anggota DPR.
• Setiap anggota DPR mewakili partai politik yang mendapatkan suara di pemilu dan berperan dalam membentuk kebijakan nasional.

Keanggotaan DPD:

• Anggota DPD berasal dari perwakilan daerah dan tidak terafiliasi dengan partai politik.
• Setiap provinsi di Indonesia memiliki 4 perwakilan DPD, sehingga jumlah total anggota DPD bergantung pada jumlah provinsi (saat ini ada 152 anggota dari 38 provinsi).
• Anggota DPD bertindak sebagai wakil daerah, menyuarakan kepentingan masyarakat di wilayahnya dalam kebijakan nasional.

2. Mekanisme Pemilihan DPR dan DPD

Pemilihan Anggota DPR:

• Dilakukan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) setiap lima tahun sekali.
• Pemilih memilih partai politik dan calon anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan mereka.
• Sistem pemilu yang digunakan adalah proporsional terbuka, di mana calon dengan suara terbanyak dalam partai politik akan terpilih menjadi anggota DPR.

Pemilihan Anggota DPD:

• Dilakukan melalui Pemilu setiap lima tahun sekali.
• Pemilih langsung memilih individu, bukan partai, karena DPD tidak terafiliasi dengan partai politik.
• Calon anggota DPD harus berasal dari daerah yang mereka wakili dan mengumpulkan dukungan minimal dari masyarakat sebelum mencalonkan diri.
• Sistem pemilu yang digunakan adalah suara terbanyak, di mana empat calon dengan suara terbanyak di setiap provinsi akan terpilih menjadi anggota DPD.

Perbedaan Hubungan dengan Pemerintah antara DPR dan DPD

Meskipun sama-sama bagian dari lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki hubungan yang berbeda dengan pemerintah, terutama dalam hal kewenangan, pengawasan, dan pengaruh terhadap kebijakan nasional.

Hubungan DPR dengan Pemerintah

1. Lebih Dekat dan Bersifat Langsung

• DPR memiliki hubungan yang lebih erat dengan pemerintah, karena berperan dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama presiden.
• DPR juga memiliki hak mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah atau pejabat negara jika dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

2.  Memiliki Kewenangan Mengawasi Pemerintah

• DPR bisa memanggil presiden, menteri, atau pejabat negara untuk rapat kerja, meminta laporan kinerja, dan mengajukan pertanyaan terkait kebijakan yang sedang berjalan.
• DPR memiliki hak interpelasi (meminta penjelasan), hak angket (penyelidikan kebijakan pemerintah), dan hak menyatakan pendapat.

3. Berperan dalam Anggaran dan Kebijakan Nasional

• DPR menyusun dan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama pemerintah.
• DPR juga berperan dalam membahas kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keputusan strategis nasional lainnya.

Hubungan DPD dengan Pemerintah

1. Bersifat Tidak Langsung dan Lebih ke Arah Konsultatif

• DPD tidak memiliki kewenangan yang sama seperti DPR dalam mengawasi pemerintah secara langsung.
• DPD hanya dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan daerah.

2. Fokus pada Aspirasi Daerah

• DPD berperan dalam menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat nasional agar kebijakan yang dibuat pemerintah lebih berpihak pada kepentingan daerah.
• Jika ada kebijakan pemerintah yang merugikan daerah, DPD dapat mengajukan rekomendasi perubahan, tetapi keputusan tetap berada di tangan DPR dan pemerintah.

3. Tidak Memiliki Hak dalam APBN dan Pengawasan Langsung terhadap Pemerintah

• DPD tidak terlibat langsung dalam penyusunan APBN seperti DPR, tetapi dapat memberikan masukan terkait alokasi dana untuk daerah.
• DPD juga tidak memiliki hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat terhadap pemerintah seperti DPR.

Manfaat DPR dan DPD dalam Sistem Pemerintahan

Keberadaan DPR dan DPD memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. DPR, sebagai wakil rakyat dari partai politik, bertugas menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyetujui anggaran negara agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, DPR tidak hanya menjadi penghubung antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mewakili keresahan dan suara rakyat yang mencerminkan harapan mereka dalam setiap keputusan yang diambil, memastikan bahwa keputusan-keputusan penting tetap memperhatikan kepentingan bersama.

Sementara itu, DPD berperan dalam menyuarakan aspirasi daerah, memastikan pembangunan berjalan merata, serta memberikan pertimbangan dalam kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Peran DPD ini juga penting untuk menjaga agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan daerah-daerah tertentu, tetapi memperhatikan kesejahteraan secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Dengan adanya DPR dan DPD, keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah tetap terjaga, menciptakan ruang bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Hal ini memungkinkan pemerintahan berjalan lebih demokratis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan, serta lebih mencerminkan keragaman dan pluralitas Indonesia.

Keuntungan menjadi Anggota DPR dan DPD

Menjadi anggota DPR dan DPD membawa berbagai keuntungan, baik dari segi finansial maupun pengaruh dalam pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, mereka mendapatkan gaji serta tunjangan yang cukup besar, termasuk fasilitas kesehatan, perjalanan dinas, hingga dana pensiun.

Selain itu, mereka memiliki kesempatan untuk berperan langsung dalam pembentukan kebijakan negara, baik dalam menyusun undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, maupun memperjuangkan aspirasi masyarakat atau daerah yang mereka wakili.

Keuntungan lainnya adalah jaringan luas yang terbentuk dengan berbagai tokoh penting, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang bisa membuka peluang lebih besar dalam dunia politik dan pemerintahan setelah masa jabatan berakhir. Cukup menarik ya keuntungan yang didapat menjadi anggota DPR dan DPD, Grameds?

Kesimpulan

DPR dan DPD memiliki perbedaan dalam ruang lingkup, kewenangan, keanggotaan, dan keuntungan yang diperoleh. DPR memiliki wewenang lebih luas, seperti membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengelola anggaran negara, sementara DPD fokus pada kepentingan daerah dan memberikan masukan terkait kebijakan daerah. Keanggotaan DPR berasal dari wakil partai politik, sedangkan anggota DPD adalah perwakilan daerah tanpa keterikatan partai.

Keuntungan menjadi anggota DPR lebih besar karena memiliki pengaruh nasional, fasilitas lengkap, dan akses ke kebijakan negara. Sebaliknya, anggota DPD lebih berperan dalam menyuarakan aspirasi daerah meski tanpa kewenangan legislatif yang besar.

Meski berbeda dalam tugas dan kewenangan, kedua lembaga ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Grameds bisa mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara DPR dan DPD melalui buku-buku pemerintahan di Gramedia.com! Sebagai #SahabatTanpaBatas, kami selalu siap menyediakan informasi dan produk terbaik untukmu. Ayo, bersama-sama kita #TumbuhBersama dengan Gramedia!

Penulis: Widya Glenisa