Hak Oktroi VOC dan Pengaruhnya di Indonesia

Hak Oktroi VOC – Pada masa awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, ada satu organisasi perdagangan yang mempunyai kekuasaan super besar yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Nantinya, organisasi ini dikenal sebagai perusahaan terbesar di dunia yang sulit dikalahkan oleh siapapun.

Anomali ini terjadi bukan tanpa alasan, sebab meskipun hanya berkedudukan sebagai organisasi dagang, nyatanya VOC memiliki kekuasaan sebesar negara. Karena itu, banyak yang bilang mereka adalah “negara di dalam negara”.

Mengapa bisa begitu? Kunci utamanya adalah Hak Oktroi VOC yang diberikan oleh Kerajaan Belanda saat itu. Dengan hak oktroi ini, VOC mempunyai hak istimewa yang mengubahnya menjadi sebuah entitas super kuat.

Nah, Grameds, kali ini kita akan membahas mengenai hak oktroi VOC dan dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat adanya hak istimewa ini.

Sejarah Singkat Pembentukan VOC

Pada tahun 1596 banyak pedagang Belanda yang bersaing untuk memperebutkan perdagangan rempah-rempah di Banten. Persaingan ini kemudian berdampak pada harga rempah-rempah di Belanda yang semakin merosot.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa kongsi dagang Belanda lantas mendirikan sebuah perusahaan yang mampu mencakup kepentingan semua kongsi dagang. Kemudian pada tanggal 20 Maret tahun 1602, Kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan.

Organisasi perdagangan ini diberi nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) yang berarti Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pembentukan VOC ini dilakukan berdasarkan saran dari Prins Maurits yang merupakan wakil negara belanda di dalam Parlemen. Saat itu, Prints Maurits mengusulkan agar kongsi dagang di Belanda saling bekerja sama untuk membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Pada saat didirikan, VOC mempunyai kantor pusat di Amsterdam.

Selain menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, VOC juga dibentuk untuk beberapa tujuan lain, yaitu:

• Membantu keuangan pemerintah Belanda
• Menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain
• Memperkuat posisi Belanda agar bisa melakukan monopoli perdagangan
• Menjadi wakil Pemerintah Belanda di Hindia Timur untuk menjalankan pemerintahan

Meski dibentuk oleh pemerintah Belanda, namun anggota VOC tidak hanya berasal dari Bangsa Belanda saja. Ada juga anggota yang berasal dari Belgia, Jerman, dan beberapa bangsa lain di Eropa. Inilah alasan VOC dianggap sebagai organisasi multinasional pertama.

Awalnya, VOC dikelola oleh 73 orang, kemudian seiring perkembangannya jumlah pengelola dikurangi menjadi 60 orang. Dari 60 orang ini, ada 17 orang yang menjadi pengurus pusat VOC atau dikenal dengan nama de Heeren Zeventien of Majores. Anggota Heeren Zeventien sendiri terdiri dari delegasi dari setiap bagian VOC yang mencakup Enkhuizen, Amsterdam, Delft, Hoorn, Middleburg, dan juga Rotterdam.

Apa Itu Hak Oktroi VOC?

Singkatnya, hak oktroi VOC adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Kerajaan Belanda  untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Siapapun yang memiliki hak ini dapat memonopoli teknologi serta komoditas tertentu. Ditambah lagi, hak oktroi memungkinkan pemiliknya untuk melarang pihak lain memanfaatkan penemuan-penemuan mereka secara komersial. baik itu untuk menyimpan, mengimpor, memproduksi, menggunakan, atau yang lainnya.

Kata oktroi sendiri diambil dari bahasa latin “auctorare” yang berarti otorisasi. Jadi, secara terminologi, hak oktroi bisa diartikan sebagai otorisasi yang diserahkan oleh pihak yang berwenang kepada pihak lainnya. Dalam konteks VOC, hak oktroi membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usahanya seperti sebuah negara. Tak hanya itu, mereka juga mengurus perizinan perusahaan dagang lain di Indonesia.

Dengan kata lain, mereka bisa secara bebas menentukan siapa pihak yang boleh berdagang di Indonesia. Kemampuan istimewa ini secara otomatis melancarkan jalan VOC untuk melakukan monopoli perdagangan di mana saja tempat mereka berada, salah satunya di Indonesia. Mengapa Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC? Karena mereka tidak ingin kalah dalam persaingan mencari wilayah atau koloni baru serta mencari kekayaan dengan bangsa lain seperti Portugal dan Spanyol.

Dengan memberikan hak oktroi VOC, Kerajaan Belanda dapat mengamankan jalur perdagangan di Nusantara yang kekayaan hasil bumi dan rempah-rempahnya terkenal sampai ke Eropa. Yup, saat itu bangsa-bangsa Eropa memang sudah mengincar kekayaan alam Nusantara. Mereka datang ke negara ini untuk berdagang. Belanda, yang tidak ingin dikalahkan bangsa lain, mengubah VOC menjadi wakil mereka di Indonesia.

Bicara mengenai hak oktroi VOC tentunya tidak bisa dilepaskan dari ideologi kolonialisme. Karena itu, untuk memahami mengapa VOC bisa menjadi sebuah organisasi yang seperti tercatat dalam sejarah, kamu harus memahami apa itu kolonialisme dengan membaca buku Kolonialisme / Pascakolonialisme. Buku ini memberikan pengantar yang teramat penting untuk dimensi-dimensi kesejarahan dan konteks-konteks teoretis yang berhubungan dengan wacana-wacana kolonial dan pascakolonial.

Isi Hak Oktroi VOC

Pada awalnya, VOC hanya memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan Belanda di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mendapatkan wewenang istimewa untuk menjalankan kekuasaan melalui hak oktroi. Hak oktroi ini memungkinkan VOC untuk:

• Mewakili pemerintah Belanda di Asia secara sah
• Memonopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah Hindia Timur
• Mencetak dan mengedarkan mata uang mereka sendiri yang dikenal dengan mata uang VOC
• Melakukan perjanjian dengan negara dan kerajaan-kerajaan lain
• Melakukan perang dengan negara lain, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia
• Mempunyai pasukan dan armada laut untuk keperluan perang
• Menyatakan perang dengan negara lain dan kerajaan-kerajaan di Indonesia jika diperlukan
• Mengumpulkan pungutan wajib dari kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pungutan ini dikenal dengan istilah verplichte leverantie yang mewajibkan kerajaan di Indonesia membayar pajak hasil bumi kepada contingenten dan Belanda. Selain itu rakyat juga diharuskan membayar pajak sewa tanah dengan hasil bumi
• Melaksanakan pemerintahannya sendiri.

Melihat isi hak oktroi VOC di atas, perusahaan dagang ini jelas mempunyai kekuasan absolut. Karena mereka dapat bertindak seperti sebuah negara. Bahkan pada masa kejayaannya, VOC memiliki armada super besar. Armada ini terdiri dari 65 kapal. Mereka memulai pelayaran dari pelabuhan di Amsterdam, Vlissingen, Delft, Rotterdam, Enkhuizen, Middleburg, dan Hoorn. Lebih dari itu, VOC bahkan mampu membangun pasukan yang kuat.

Pasukan-pasukan ini bertugas menekan kerajaan di Indonesia untuk mengikuti aturan serta kebijakan yang dibuat oleh VOC. Buktinya, mereka tidak segan ikut campur langsung dalam urusan internal beberapa kerajaan di Indonesia seperti Kesultanan Mataram atau Kesultanan Banjar.

Dengan kekuasan dan pasukan yang besar, VOC tidak segan untuk mengintimidasi serta menaklukan berbagai kerajaan yang ada di Indonesia saat itu. Setelah penaklukkan berhasil, mereka akan menempatkan raja boneka yang mereka kontrol sepenuhnya.

Cara ini berhasil membuat VOC menjadi perusahaan dengan kontrol penuh di Indonesia. Kejayaan mereka sulit dikalahkan oleh bangsa Eropa lainnya karena VOC memiliki armada laut yang besar dan pasukan dengan persenjataan yang lengkap.

Ketika ada bangsa lain yang ingin mencoba merebut atau menanamkan pengaruhnya akan langsung diusir oleh pasukan tersebut, contohnya seperti yang terjadi pada bangsa Spanyol. Namun meski memiliki kekuasaan setara negara, VOC masih diwajibkan memberikan laporan hasil keuntungan dagangnya kepada parlemen Belanda, membayar pajak, dan juga membantu Kerajaan Belanda dalam perang.

Dampak Hak Oktroi Pada Perkembangan VOC

Keistimewaan luar biasa hak oktroi banyak berpengaruh pada perkembangan VOC di Indonesia. Secara tidak langsung, hak istimewa ini juga ikut berdampak pada masyarakat, sumber daya alam, dan pemerintahan di Nusantara. Salah satu contohnya adalah keberhasilan mereka dalam merebut benteng pertahanan Portugis yang ada di Maluku–yang kemudian dinamai dengan benteng Victoria. Tak hanya itu, di Indonesia bagian timur VOC juga dapat memusatkan kedudukannya di Ambon.

Bahkan mereka memberikan bantuan kepada Sultan Baabullah untuk mengusir Portugis dari Maluku. Tentu saja mereka tidak memberikan bantuan secara gratis, sebab kepergian Portugis akan memuluskan jalan mereka dalam menerapkan monopoli perdagangan di Maluku.

Mereka bahkan berani menerapkan beberapa kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku demi merealisasikan niat tersebut. Kebijakan tersebut diantaranya adalah:

• Pelayaran Hongi atau hongi tochten. Ini adalah pelayaran pantai yang dilakukan oleh VOC serta angkatan perang mereka dalam rangka mengawasi para pedagang Maluku supaya mereka tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan mendapatkan hukuman yang berat.
• Ekstirpasi atau pengontrolan produksi rempah-rempah milik penduduk Maluku dengan cara menebang tanaman rempah-rempah mereka.
• Contingenten atau memberikan kewajiban pada rakyat untuk membayar pajak dengan menggunakan hasil bumi.

Kesuksesan VOC tidak hanya terjadi di Maluku dan Indonesia bagian timur saja. Dalam waktu yang singkat, mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bahkan karena terlalu banyak keberhasilan yang diraih oleh VOC, Heeren Zeventien tujuh belas orang pengurus pusat VOC harus membentuk kelembagaan yang baru.

Kelembagaan yang baru ini diberikan tugas untuk mengurus keorganisasian VOC. Kemudian pada tahun 1610, Heeren Zeventien menunjuk seorang gubernur jenderal untuk mengendalikan kekuasaan di wilayah kekuasaan VOC yang bernama Pieter Both.

Setelah menjadi gubernur jenderal VOC, Pieter Both mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya adalah:

• Membangun pos perdagangan di Maluku dan Banten
• Masuk ke wilayah Jayakarta untuk membangun hubungan yang baik dengan Pangeran Wijayakrama yang sedang berkuasa saat itu.
• Membeli tanah seluas 50 x 50 vadem (atau sekitar 91 m x 91 m) di Jayakarta yang menjadi cikal bakal Kota Batavia nantinya.
• Melakukan perjanjian serta berusaha mempengaruhi penguasa di Maluku.

Selain mengangkat gubernur jenderal, Heeren Zeventien juga membentuk sebuah dewan yang bernama Road van Indie (Dewan Hindia). Dewan ini bertugas untuk memberikan masukan dan saran kepada gubernur jenderal serta mengawasi gubernur jenderal dalam menjalankan kekuasaannya.

Tak cukup sampai disitu saja, VOC juga memanfaatkan konflik-konflik yang berlangsung di antara pribumi. Biasanya mereka akan membantu penguasa setempat yang meminta bantuan.

Setelah berhasil menyelesaikan konflik sesuai dengan keinginan si penguasa, mereka meminta imbalan berupa daerah kekuasaan. Daerah inilah yang kemudian dijadikan sebagai pangkalan VOC sekaligus tempat untuk memasarkan barang dagangannya. Metode ini secara tidak langsung akan membuat penguasa setempat ketergantungan pada VOC. Lambat laun, ambisi untuk memonopoli dan menguasai perdagangan rempah-rempah dapat mereka wujudkan.

Setelah berkuasa, mereka juga mewajibkan rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi yang tidak dikuasai oleh VOC, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi di daerahnya, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah tradisional agar bisa menaklukan berbagai wilayah di Indonesia.

Kerja paksa dan tanam paksa kopi di Jawa Barat ini memberikan banyak keuntungan bagi VOC. Kamu bisa mengetahui apa saja keuntungan yang mereka dapatkan dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa. Melalui buku ini kamu bisa mengetahui perubahan pertanian, tenaga kerja, dan pembentukan negara pada masa kolonial.

Keberhasilan VOC terus berlanjut hingga kemudian pada tahun 1641 mereka dapat menggantikan posisi Portugis di Malaka. Keberhasilan ini semakin memperkuat kedudukan VOC di wilayah Indonesia bagian Barat.

Kemudian pada tahun 1667, mereka memaksa Sultan Hasanuddin yang saat itu menjadi penguasa Makassar untuk menyerah dan menandatangani Perjanjian Bongaya. Perjanjian ini menjadi titik awal kekuasaan VOC di Makassar.

Kekuasaan VOC semakin meluas saat mereka berhasil memaksa Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan untuk memberikan hak monopoli dagang. Demi mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki di beberapa daerah, VOC membangun benteng pertahanan di setiap wilayah.

Beberapa benteng pertahanan yang berhasil dibangun oleh VOC diantaranya adalah benteng di Batavia, Benteng Nassau di Banda, Benteng Duurstede di Saparua, Benteng Orange di Ternate, Benteng Victoria di Ambon, dan Benteng Rotterdam di Makassar.

Selain memonopoli perdagangan di setiap wilayah kekuasaannya, VOC juga berusaha mengatur kegiatan politik dan pemerintahan di wilayah tersebut. Sebab biar bagaimanapun, mereka bisa bertindak seperti sebuah negara dengan hak oktroi yang mereka miliki. Tindakan inilah yang nantinya akan menjadi akar imperialisme serta kolonialisme Belanda di Indonesia.

Faktor Keruntuhan VOC

Meski memiliki hak oktroi yang dapat memberikan kekuasaan super besar, bukan berarti VOC tidak dilanda guncangan. Setelah menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia dan jalur perdagangan yang membentang dari Amsterdam, India, Tanjung Harapan, sampai Papua, nyatanya mereka tetap mengalami keruntuhan.

Di balik kejayaan dan kekuasaan yang mereka miliki, ada banyak jenis permasalahan yang menggerogoti tubuh organisasi dagang ini secara perlahan-lahan. Pertama, para petinggi VOC semakin sulit melakukan pengawasan karena mereka memiliki terlalu banyak wilayah kekuasaan. Selain itu, Batavia yang menjadi pusat kekuasaan VOC di Indonesia juga semakin ramai oleh penduduk.

Kemudian, sejak tahun 1673 VOC terlilit banyak utang yang berdampak pada menurunnya keuntungan mereka secara tajam. Penurunan pendapatan ini semakin diperparah oleh pengeluaran yang besar untuk membiayai serangkaian perang dan juga hobi foya-foya pejabat VOC.

Di sisi lain, banyak pengurus VOC yang menerapkan feodalisme ketika menjalankan pemerintahannya sehingga anggaran terus membengkak. Lalu pada tahun 1749, parlemen Belanda mengeluarkan Undang-Undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi dan panglima tertinggi VOC.

Ini berarti Heeren Zeventien wajib mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada raja langsung. Di saat yang sama, struktur organisasi seperti ini membuat para pengurus mencoba lebih dekat dengan raja dibanding pemegang saham sehingga kepentingan para pemegang saham menjadi terabaikan.

Penyebab lainnya adalah ulah para pejabat VOC yang sering menerima upeti serta hadiah saat pergantian jabatan di dalam organisasi mereka. Sistem upeti seperti ini yang membuat korupsi tumbuh subur. Perilaku korupsi ini semakin diperparah oleh para pegawai yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Tak ada lagi keinginan untuk memajukan VOC bagi pegawai ini, mereka hanya ingin memenuhi kepentingan pribadi masing-masing.

Akhirnya, beban utang VOC semakin membengkak dari waktu ke waktu hingga akhirnya mereka mengalami kebangkrutan. Budaya korupsi ini kemudian membuat VOC menerima julukan lain, yaitu Vergaan Onder Corruptie yang berarti tenggelam karena korupsi.

Pada akhirnya saham VOC dan daerah kekuasaannya diambil alih oleh Pemerintah Belanda demi menutup utang-utang yang mereka miliki. Puncak dari keruntuhan ini terjadi pada 31 Desember 1799 saat Pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC.

Kesimpulan

So Grameds, itulah pembahasan mengenai hak oktroi VOC yang memberikan mereka kekuasaan super besar. Bisa disimpulkan hak oktroi ini merupakan alasan utama mengapa sebuah perusahaan dagang dapat “bekerja” layaknya sebuah negara, lengkap dengan armada tempurnya.

Selain itu, dari informasi tentang keruntuhan VOC yang dijelaskan di atas, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuatan dan kekuasaan yang besar tidak dapat mencegah semua jenis masalah. Bahkan justru kekuatan dan kekuasaan tersebut yang menjadi sumber masalah utamanya.

Setelah kehancuran VOC, bangsa Indonesia masih harus menghadapi kekejaman pemerintahan Inggris sejak abad ke-18. Untuk mengetahui seperti apa perilaku pemerintahan Inggris di Indonesia pada masa itu, kamu bisa membaca buku Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda. 

Buku ini berisi tujuh esai yang memusatkan pembahasannya pada konstruksi kolonial atas ras dan identitas, dan bagaimana pemerintahan kolonial pada awal abad ke-19 di Jawa bersandar pada teori-teori rasial untuk mengobjektifkan perbedaan ras sebagai batu penjuru yang kokoh dalam mengelola masyarakat jajahannya.

Demikian pembahasan tentang hak oktroi VOC. Jika ingin mencari buku tentang Hindia Belanda, maka kalian bisa mendapatkannya di gramedia.com. Untuk mendukung Grameds dalam menambah wawasan, Gramedia selalu menyediakan buku-buku berkualitas dan original agar Grameds memiliki informasi #LebihDenganMembaca.

Penulis: Gilang Oktaviana

Sumber:

• https://katadata.co.id/agung/ekonopedia/63c9128e2befa/memahami-hak-oktroi-voc-yang-membuat-belanda-berkuasa-di-nusantara
• https://bprsku.co.id/hak-istimewa-voc-lengkap-hak-oktroi/
• Samsudar Makfi (2019) Masa Penjajahan Kolonial. Penerbit Maraga Borneo Tarigas