Business Judgment Rule BUMN

Penerapan Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN bukan semata Business Judgment melainkan ada Rule yang harus dan wajib diikuti oleh Direksi BUMN dalam melaksanakan bisnis BUMN itu sendiri. Kementerian BUMN sendiri sebenarnya telah berupaya membuat begitu banyak pagar agar Business Judgement Rule di lingkungan BUMN,bisa berjalan dengan baik, antara lain dengan menerbitkan beberapa Surat Edaran agar pengelolaan BUMN dilakukan atas dasar prinsip-prinsip usaha yang sehat dan Peraturan Menteri terkait penerapan Good Corporate Governance. Penerapan Business Judgment Rule oleh Direksi BUMN bukan hanya untuk menjaga eksistensi pribadi dari Direksi dari tanggung jawab yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan, tetapi juga guna menjaga kelangsungan usaha BUMN sesuai dengan aturan yang berlaku serta menghindarkan BUMN dari potensi kerugian di masa yang akan datang, baik kerugian finansial maupun non finansial Penerapan Business Judgment Rule oleh BUMN, termasuk di dalamnya. Berupa penilaian risiko dari keputusan atau kebijakan terkait kegiatan usaha BUMN. Analisa risiko kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi BUMN dalam hal ini merupakan suatu diagnostic assessment yang bisa melihat kelemahan-kelemahan dari suatu kebijakan sekaligus menjadi penilaian risiko secara efektif dan efisien. Identifikasi awal ini bisa memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko terhadap kebijakan yang akan diambil. Dalam jangka panjang, sebaga diagnostic assessment, analisa risiko kebijakan bisa menghasilkan perbaikan bagi proses pengambilan keputusan di BUMN.