Carut Marut Keuangan Daerah

Deskripsi Demi terwujudnya kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan pembangunan, dibutuhkan suatu upaya yang optimal dari para stakeholder antara lain DPRD, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Otonomi daerah menekan adanya kewenangan yang kuat, mengatur, dan mengurus pemerintahan. Desentralisasi kewenangan Pemerintah Daerah melalui UU No. 22 tahun 1999 bertujuan agar terjadi akselerasi pembangunan dari pusat ke daerah untuk melahirkan rakyat yang sejahtera dan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat. Buku ini memaparkan fakta-fakta empiris berbagai persoalan carut-marut dalam pengelolaan keuangan daerah dan kemudian menyumbangkan suatu pemikiran yang kritis untuk memberikan solusi atas kondisi tersebut dengan mengintegrasikan dua perspektif dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu perspektif hukum dan politik. Daftar isi: Kata Sambutan kata Pengantar Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Selayang Pandang Konsep dan Paradigma Serta Hubungan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah Bab 3 Deskripsi Singkat Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah Bab 4 Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Untuk Rakyat Bab 5 Wajah Suram Persekongkolan dan Perselingkungan dalam Realitas Pengelolaan Keuangan daerah Bab 6 Beberapa Pintu Masuk Tindakan Penyalahgunaan Keuangan Daerah Bab 7 Meneropong Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 8 Quo Vadis Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Bab 9 Penutup Daftar Pustaka Indeks Tentang Penulis Informasi lain : Deskripsi fisik : 15 x 23 cm, 259 halaman Weight : 0.275 kg ISBN : 9786024221997 Pengarang : Hendra Karianga Penerbitan : Jakarta: Prenada Media Group, 2017 Bahasa : Indonesia Subjek : Otonomi Daerah Bentuk Karya : Bukan fiksi Status : Aktif