Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN Di Indonesia: Upaya Menciptakan BUMN Kesajahteraan Rakyat

Buku Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN Di Indonesia: Upaya Menciptakan BUMN Kesajahteraan Rakyat karya Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H. hadir untuk menambah literatur hukum BUMN di indonesia, karena buku hukum membahas mengenai BUMN di Indonesia masih sangat kurang sekaligus sebagai menambah pengetahuan yang lebih komprehensif kepada para pembacanya, khususnya para praktisi hukum, akademisi, dosen, dan mahasiswa hukum yang sedang mendalami hukum BUMN khususnya di Indonesia. Pengaturan BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 telah menimbulkan ketidakpastian hukum (Rechtsonzekerheids) antara lain, mengenai status keuangan BUMN. Hal tersebut mengakibatkan munculnya silang pendapat mengenai keuangan BUMN. Ada pendapat yang mengatakan keuangan BUMN merupakan murni keuangan negara, sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwa keuangan BUMN bukan keuangan negara, melainkan sebagai keuangan badan hukum perseorangan. Ketidakpastian hukum tersebut terus menjadi kendala bagi para pengelola BUMN. Pengaturan BUMN oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tidak mampu memastikan apakah menteri yang mengurus BUMN berkedudukan sebagai organ negara yang melaksanakan wewenang sebagai organ negara sebagai pembantu presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, atau menteri tersebut sebetulnya hanya merupakan organ BUMN yang hanya dapat melaksanakan wewenangnya sebagai organ BUMN saja. Semua itu menjadi topik pembahasan dalam buku Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN Di Indonesia: Upaya Menciptakan BUMN Kesajahteraan Rakyat.