Filosofi Justice Collaborator

Keterlibatan justice collaborator dalam penegakan hukum pidana merupakan bentuk politik dan kebijakan hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan suatu ilmu yang mempunyai tujuan praktis yakni peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang pengadilan yang menerapkan undang-undang. Pada hakikatnya prinsip-prinsip dalam justice collaborator memberikan keuntungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama. Namun, harus ada prinsip keseimbangan yang memadai dengan prinsip perlindungan hak-hak dan harapan para korban yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan hak khusus yang diberikan kepada justice collaborator. Keuntungan yang diperoleh justice collaborator merupakan suatu timbal balik yang diberikan oleh negara atas perannya dalam mengungkap kejahatan yang dilakukannya secara terorganisasi. Dalam buku berjudul "Filosofi Justice Collaborator" ini, penulis mencoba menjelaskan hakikat dan prinsip-prinsip dalam justice collaborator. Terutama adanya prinsip perlindungan hak-hak dan harapan para korban sebelum putusan diberikan kepada justice collaborator. Tentang Penulis Dr. HIDAYATULLAH, S.H., M.H., meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Karier. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan RI pada tahun 1989, tahun 1992 diangkat menjadi Jaksa. Pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tahun 2013 mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung dan tahun 2015 sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tahun 2019 sampai akhir 2022 menjabat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung RI. Pendidikan nonformal Kedinasan, tahun 2011 lulus Sekolah Staf Pimpinan tinggi (SESPIMTI) Polri dan tahun 2013 lulus pendidikan SESPATI di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tahun Terbit: Cetakan Pertama, 2021