Hak Pengelolaan Lahan Untuk Investasi Instrumen dan Model Perlindungan Hukum

Tidak adanya Undang-Undang khusus mengenai hak pengelolaan lahan untuk investasi dan disinkronisasi norma dari pusat hingga daerah. Terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi menyebabkan perkembangan investasi di Indonesia masih di bawah Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, sehingga hakikat hak pengelolaan lahan untuk pemanfaatan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia belum dapat tercapai sesuai falsafah bangsa Indonesia. Buku Hak Pengelolaan Lahan Untuk Investasi Instrumen dan Model Perlindungan Hukum hadir untuk menganalisis melalui pendekatan filsafat, konseptual, historis, Perundang-undangan, kasus, dan perbandingan guna menemukan model perlindungan hukum dalam perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi di Indonesia, agar tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Buku ini juga dapat memberi solusi dengan konsistensi asas untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sinkronisasi peraturan terkait perizinan hak pengelolaan lahan untuk investasi dari pusat hingga daerah, transparansi proses melalui sistem pertanahan terpadu yang terhubung dengan OSS, perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah ke sistem publikasi positif, perubahan model pemberian hak atas tanah di atas hak pengelolaan lahan, kewajiban untuk membayar bank guarantee, insurance title, pembentukan lembaga penjamin, serta lembaga pengawas dan pembentukan pengadilan pertanahan.