Hukum Dagang: Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

Keberadaan hukum dagang (KUHD) sebagai landasan hukum yang berisi seperangkat aturan-aturan dalam setiap bentuk-bentuk kegiatan perdagangan atau bisnis di Indonesia dewasa ini disadari oleh banyak kalangan sudah tidak cukup lagi mengimbangi bahkan mengontrol laju kegiatan ekonomi yang semakin mengglobal. Lembaga pembiayaan (leasing, modal ventura, anjak piutang dan lain-lain) menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan konvensional semisal perbankan. Kehadiran inovasi pembiayaan tersebut adalah jawaban dari perkembangan aktivitas masyarakat baik di bidang ekonomi ataupun bidang lain yang semakin kompleks. Buku ini hadir untuk membahas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi perspektif hukum dagang Indonesia. Hukum dagang dengan objek pembahasan yang sama sekali baru di luar ketentuan yang diatur dalam KUHD dan KUH Perdata. Selain itu, pembahasan juga menyangkut keberadaan bentuk-bentuk usaha baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kegiatan bisnis dan dengan sendirinya tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Buku ini layak menjadi bacaan dan referensi bagi mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum yang membutuhkan pengkayaan kajian mengenai kegiatan bisnis terkini. Namun, tidak hanya itu buku ini juga layak bahkan dianjurkan bagi masyarakat di luar perguruan tinggi karena bermanfaat sebagai informasi agar dalam setiap usaha bisnis atau dagang masyarakat dapat menjalani dengan baik, adil dan tidak merugikan pihak lain.