Hukum dan Masalah Kependudukan

Dalam pembangunan, kependudukan merupakan salah satu titik sentral. Jika persoalan kependudukan diabaikan dan dinomor sekiankan dari daftar kebijakan pemerintah, Indonesia terancam menjadi negara gagal. Kepadatan penduduk dan rendahnya kualitas penduduk dapat menimbulkan berbagai masalah kependudukan: kelaparan, kematian, kriminalitas, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun sebaliknya jumlah penduduk yang besar dan rendah kualitasnya, akan menjadi beban bagi pembangunan. Bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan bukan oleh sumber daya alamnya. Kepadatan penduduk dapat disebabkan oleh berbagai faktor: tingginya tingkat kelahiran, rendahnya tingkat kematian, besarnya jumlah migrasi yang masuk, dan sebagainya. Bertambahnya penduduk berbanding lurus dengan pertambahan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, lingkungan, transportasi, keamanan, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut, diciptakanlah hukum. Pada tahun 1969, PBB untuk pertama kalinya menyatakan bahwa keluarga berencana adalah hak asasi manusia. Sejak saat itu, muncul kesadaran akan pentingnya melaksanakan program keluarga berencana. Buku Hukum Dan Masalah Kependudukan yang ditulis oleh Rianto Adi ini akan membahas secara lengkap hukum dan masalah kependudukan di dunia. Buku terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2019 ini cocok menjadi pendamping bagi mahasiswa jurusan Hukum dan Ilmu Sosial, maupun masyarakat secara umum untuk menyadarkan pentingnya hukum dan masalah kependudukan.