Hukum Kelembagaan Negara: Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Kedudukan KPU dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga negara independen yang pada prinsipnya berperan sebagai auxiliary state organ dari kekuasaan eksekutif yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemilu yang ditegaskan pada Pasal 22 E UUD NRI 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, serta Independensi KPU sebagai lembaga negara dalam keharusan menjalankan keputusan RDP DPR menempatkan KPU sebagai lembaga negara independen dan juga sebagai subjek hukum dengan menjalankan isi peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu dengan tidak lagi terikat oleh keputusan Rapat Dengar Pendapat DPR dalam menyusun peraturan KPU yang berkaitan dengan pemilihan umum, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-XIV/2016. Sinopsis Ibramsyah Amirudin, S.H., M.H., beliau lahir di Bulungan, Kaltim, pada tanggal 3 Juni 1968. Beliau merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara dari Djafar Sidik Usman (Alm) dan Mas Merah (Alm). Pendidikan Strata satu (S1) diselesaikan dalam waktu 3,8 tahun di Universitas Putra Bangsa Surabaya, dengan peringkat III FH pada kelulusan S1. Di tengah kesibukan dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Bulungan. Penulis dapat melanjutkan pendidikan Strata Dua (S2) Ilmu Hukum pada universitas yang sama tahun 2006. Detail Format : Soft cover Jumlah halaman : 186 halaman Tanggal penerbit : 1 April 2016 Penerbit : Laksbang Grafika Penulis : Ibramsyah Amirudin Lebar : 14 cm Berat : 0.9119 kg ISBN : 9786027317857 Bahasa : Indonesia