Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi

Salah satu dampak reformasi dalam bidang hukum adalah perubahan tatanan hukum, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan itu tampak dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Buku ini membahas hukum ketenagakerjaan Indonesia setelah adanya perubahan tersebut. Sinopsis Keistimewaan buku ini terletak pada analisis-analisis UU No.3 13 Tahun 2003 dan kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia disertai paparan pengetahuan dasar sejarah dan politik ketenagakerjaan di Indonesia, hubungan kerja, hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, upah, jaminan sosial, tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan hubungan industrial. Wawasan keilmuan yang luas didasari oleh pemikiran pakar hukum yang kredibel dilengkapi gambar, skema, dan tabel-tabel. Merujuk pada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum ketenagakerjaan terbaru. Tinjauan kritis yang dilakukan penulis atas undang-undang tersebut memberikan pemahaman bahwa kondisi ketenagakerjaan pasca reformasi yang seharusnya menjadi lebih baik, namun kenyataannya adalah: · Kebijakan ekonomi pemerintah belum berpihak kepada pekerja. · Perlu reformasi dalam bidang hubungan kerja atas dasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. · Perlu adanya regulasi yang mendukung terealisasinya fungsi serikat pekerja/serikat buruh dan manajemen terbuka. · Jamsostek belum sepenuhnya untuk kesejahteraan pekerja dan dibutuhkan keberanian untuk merombak monopoli Jamsostek. · Reformasi pengaturan PHK perlu diiringi reformasi regulasi tentang kontrak kerja dan outsourcing. · Dibutuhkan keberanian untuk mengkaji ulang Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Keterangan Jumlah Halaman : 210 Penerbit : Sinar Grafika Tanggal Terbit : 22 Agt 2017 Berat : 0.25 kg ISBN : 9789790172732 Lebar : 15 cm Panjang : 23 cm Bahasa : Indonesia