Hukum Komunikasi Massa

Buku seri kedua dari buku pengantar hukum media ini, memfokuskan pada pembahasan hukum media massa, dimana secara garis besar semua penggunaan media massa atau media yang bersentuhan dan/atau bersinggungan dengan masyarakat luas atau khalayak ramai, akan berdampak terhadap hukum positif. Oleh karena itu, penggunaan media konvensional maupun new media dengan berbasis digital, selama penyampaian informasi berupa karya tulis, karya foto, amupun karya-karya lain, apabila dianggap melakukan pelanggaran melalui media, sebagaimana sudah diatur pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan media, maka akan menghadapi proses hukum sebagaimana pembahasan pada buku ini. Ada perbedaan mendasar antara penerapan hukum di beberapa media massa di Indonesia. Penerapan hukum media massa di era Orde Baru dengan era sekarang dengan perbedaan yang sangat mendasar. Misalnya, adanya perubahan UU Pokok Pers, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang demikian besar. Bahkan, peran KPI ini menggeser peran pemerintah yang di era sebelumnya memonopoli setiap kebijakan yang berkaitan dengan media massa di Indonesia. KPI dibentuk karena tuntutan perkembangan zaman, yakni iklim demokratisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. Bagian ini adalah peran negara yang selama ini memonopoli, dialihkan ke sebuah lembaga independen wakil dari masyarakat umum. Di era sebelumnya segala keputusan yang menyangkut media masa tidak didasarkan pada aturan yang berlaku, tetapi lebih pada suka dan tidak suka atas suatu isi media massa. Judul : Hukum Komunikasi Massa Penulis : AHMAD RIYADH Rating : Umum Penerbit : Indomedia Pustaka Tanggal Terbit: 18 Februari 2021 Tebal: 88 halaman ISBN: 9786026417930 Berat: 155 gram Dimensi: 24 cm x 17 cm