Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia

Buku “Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia” yang ditulis oleh Siswanto Sunarno ini memuat pembahasan yang komprehensif mengenai hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinopsis Buku Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, Semuanya menurut aturan yang ditetapkan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena itu daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah. Di samping itu, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur serta dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Buku yang berada di hadapan pembaca ini merupakan hasil karya seorang yang berkompeten dalam bidangnya. Buku ini membahas baik secara teoritis dan praktis mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang meliputi arti dan terminologi pemerintahan daerah, substansi hukum pemerintahan daerah di Indonesia, struktur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan politik dalam otonomi daerah, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.