Hukum Perjanjian Kerjasama Operasi

Perjanjian kerjasama operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang setuju untuk bekerja sama dalam suatu proyek, baik dengan membuat badan hukum baru (JO administratif) atau tidak dengan membuat badan hukum baru (JO nonpemerintah administratif). Buku ini membahas Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau Joint Operation (J0) sebagai salah satu bentuk perjanjian yang lahir di masyarakat. Perjanjian Kerjasama Operasi juga dapat dilakukan antara Pemerintah dan Swasta sebagai salah satu cara percepatan pembangunan sarana dan prasarana, mengingat swasta dianggap sebagai pihak yang memiliki pendanaan atau modal serta keahlian (skill) yang cukup baik. Dalam buku ini dibahas pula pengertian, landasan hukum, dan bentuk perjanjian KSO serta status badan hukum dari perjanjian KSO tersebut. Buku ini layak dimiliki oleh akademisi hukum dan birokrat terkait upaya percepatan program pembangunan oleh pemerintah melalui perjanjian KSO dengan pihak swasta. Buku ini juga perlu dimiliki oleh praktisi hukum yang menaruh perhatian terhadap Perjanjian KSO. Materi buku ini dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan pengaturan, penggunaan, dan percepatan program pembangunan melalui perjanjian KSO, baik antara Pemerintah dengan Swasta maupun antar pihak Swasta. Detail Buku Penulis : Prof. Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Penerbit : Laksbang Justitia Tahun Terbit : 1 Juli 2021 Jumlah Halaman : 192 halaman Berat : 275 gram Dimensi (P x L) : 23 x 15 cm ISBN : 9786236664094 Cover : Soft-cover Text Bahasa : Bahasa Indonesia