Konflik Politik Lokal

Proses pembentukan daerah otonom baru (DAB) seharusnya dipahami sebagai bagian dari spirit desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi. Oleh karena itu, keberadaanya harus didudukkan sebagaimana mestinya, yakni agar kesejahteraan rakyat di daerah benar-benar terwujud ketika DAB terbentuk. Namun, tidak jarang proses pembentukannya diwarnai konflik kepentingan, baik antara pusat dan daerah, maupun antar elit lokal di sekitar DAB. Dalam upaya pembentukan provinsi dan kabupaten baru, tidak jarang terjadi tarik menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah yang dapat meningkatkan suhu politik lokal. Indikasi ini tercermin dari munculnya ancaman dari masing-masing kelompok yang pro dan kontra terhadap terbentuknya daerah baru. Padahal, terbentuknya DAB tidak lepas dari pengaruh demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi itu memberikan ruang lebih lebar bagi berbagai elemen masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui buku Konflik Politik Lokal ini diulas secara mendalam perihal konflik politik lokal yang terjadi dalam proses pembentukan DAB. Mengingat diskursus desentralisasi selama ini, khususnya pembentukan DAB, seringkali hanya mengkajinya dari sudut pandang teknis-administratif. Buku ini merupakan referensi penting sepanjang diskursus desentralisasi di Indonesia. Buku ini perlu dikaji oleh akademisi, pengkaji atau mahasiswa yang menempuh mata kuliah desentralisasi, konflik politik, dan administrasi pemerintahan daerah.