Korupsi Dan Pembuktian Terbalik

Deskripsi Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab khusus dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu, diperkenalkannya aturan khusus tentang pembuktian yang menyimpang dari standar pembuktian umum yang berlaku berupa pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa, baik sebagai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maupun sebagai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh dari sumber penghasilan yang sah. Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia. Daftar isi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Pengertian Korupsi: Sebab dan Akibat Korupsi Bab 3 Kebijakan Legislasi dan Politik Hukum Bab 4 Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Bab 5 Pembuktian Terbalik dalam Sistem Hukum Indonesia Bab 6 Korupsi dan Pembuktian Terbalik di Beberapa Negara Bab 7 Pembuktian Terbalik dalam Undang - Undang Tipikor dan Pencucian Uang Bab 8 Implementasi Pembuktian Terbalik dalam Praktik Peradilan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang Bab 9 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab 10 Penutup Informasi lain : Deskripsi fisik : 15 x 23 cm, 400 halaman Weight : 0.41 kg ISBN : 9786024221430 Pengarang : Mansur Kartayasa Penerbitan : Jakarta: Prenada media, 2017 Bahasa : Indonesia Subjek : Korupsi (Dalam politik) Bentuk Karya : Bukan fiksi Status : Aktif