Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu

Undang-Undang Pemilu sebagai produk politik menggambarkan karakter hukum yang tidak terlepas dari pengaruh kekuatan sosial politik sehingga rumusan pengaturannya berpotensi menimbulkan problem hukum Pemilu. Putusan-putusan MK memberikan feedback kepada pembentuk UU dan penyelenggara pemilu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan Pemilu. Buku ini membidik perspektif Mahkamah Konstitusi selaku guardian of the constitution dalam hal kepastian hukum pemilu melalui pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pemilu. Tulisan dalam buku ini juga menunjukan penafsiran MK konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI 1945 berpijak pada kebenaran materiil yang nilainya lebih tinggi dari kepastian. Metode penafsiran original inten tidak dimaksudkan untuk membatasi Mahkamah untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran baru yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum namun juga memberi kemanfaatan menjawab dinamika kehidupan masyarakat yang belum terjangkau oleh norma hukum. Dalam buku ini, pembaca dapat melihat bagaimana ragam putusan, perkembangan pemikiran, dan tafsir dalam putusan pengujian undang-undang yang bertalian dengan empat kategori topik: (1) kelembagaan penyelenggara pemilu; (2) pemilu legislatif; (3) pilpres; dan (4) pilkada. Melalui kompilasi putusan-putusan terpilih, buku ini pada pokoknya hendak memotret peran Mahkamah Konstitusi sebagai motor penggerak roda politik hukum kepemiluan dan demokrasi di Indonesia. Daftar Isi 1. Menuju Cita Hukum yang Demokratis: Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Lahirnya Mahkamah Konstitusi, dan Pembaharuan Pengaturan Pemilu 2. Putusan MK tentang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu 3. Putusan MK tentang Lembaga Perwakilan 4. Putusan MK tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 5. Putusan MK tentang Pemilihan Kepala Daerah 6. Putusan MK untuk Kepastian Hukum Pemilu Daftar Pustaka Profil Penulis