Model Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI

Model pengelolaan desentralisasi asimetris ala NKRI yang diajukan Tim LIPI, sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah dan kepentingan pusat. Walaupun daerah itu berstatus otsus atau istimewa, tidak boleh ada negara dalam negara, dan kesejahteraan masyarakat haruslah yang nomor satu, bukan kesejahteraan elite. Distorsi dalam pengelolaan desentralisasi asimetris di Indonesia bisa dikoreksi dengan memperbaiki persoalan kewenangan, kelembagaan, keuangan, korbinwas, politik dan pemerintahan lokal. -Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. (Presiden Institut otonomi Daerah, Dirjen Otda 2010-2014, Guru Besar IPDN) Desentralisasi Asimetris Salah satu tantangan serius yang menyertai perjalanan desentralisasi dan otonomi daerah hari ini terletak pada keragaman budaya dan luas wilayah di Indonesia menuntut kebijakan desentralisasi yang mampu meng-capture dinamika daerah. Artinya, one policy fits for all, tampaknya tak tepat untuk di terapkan di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda-beda yang dalam derajat tertentu tidak bisa digeneralisasi. Hal tersebut berdampak terhadap format desentralisasi yang dibangun suatu negara. Format desentralisasi yang terlalu mengeneralisasikan (Desentralisasi Homogen/Simetris) sering menjadi pilihan suatu negara dalam menjalankan manajemen pemerintahan daerah karena mempermudah kontrol pemerintah pusat, namun yang sering terjadi adalah inefisiensi karena kebijakan yang diterapkan tidak sesuai kebutuhan. Judul : Model Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Penulis : Nyimas Latifah Letty Aziz, R. Siti Zuhro (Editor) Rating : Umum Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tanggal Terbit: 3 September 2020 Tebal: 252 halaman ISBN: 9786024339258 Berat: 230 gram Dimensi: 21 cm x 14.5 cm