Pembaruan Hukum Perdata Islam

Hukum Perdata Islam yang selama ini diterapkan di pengadilan agama dan berlaku di Indonesia, masih saja menyisakan beberapa sisi yang perlu diperkuat dasar legitimasinya. Hal ini karena adanya akseptasi yang tidak utuh dari masyarakat, yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan pada salah satu aliran hukum Islam (madzhab). Hukum Perdata Islam adalah segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak dan segala yang berkaitan dengan transaksi. Bagaimana seandainya pendekatan ushul fiqih dikawinkan dengan pendekatan hermeneutika? Kemudian pendekatan tersebut digunakan dalam mengkaji hukum perdata Islam. Demikianlah gagasan penting yang diusung dalam buku ini. Kalau selama ini kita mengenal hukum progresif, maka pendekatan ushul fikih cum hermeneutika dapat dikatakan sebagai pendekatan hukum progresif. Melalui buku ini, berbagai masalah yang terkait dengan hukum keluarga Islam dikaji ulang dengan pendekatan tersebut, seperti pencatatan perkawinan, usia perkawinan minimal bagi perempuan, wali nikah bagi perempuan, status anak kawin hamil, 'iddah'/waktu tunggu pasca putus perkawinan, pengakuan anak, poligami, harta bersama, pengesahan (itsbat) pengangkatan anak, ahli waris pengganti, putusan perceraian Pengadilan Agama, dan kedudukan saksi perempuan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan beberapa catatan penting, yang mencakup tantangan keluarga muslim kontemporer, penegakan syari'ah/hukum Islam di Indonesia, format Peradilan Keluarga di Indonesia, kisah sukses mediasi sengketa waris, masalah hak asuh anak, nasib status anak Machica, dan hakim sensitif gender.