Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah

Mengulas lubang-lubang dalam sistem manajemen pemerintahan dan pembangunan di Indonesia, pasti tidak akan pernah ada habisnya. Sudah seharusnya pemerintah pusat maupun daerah menyusun rencana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun dengan pertimbangan yang matang. Semestinya penyusunan rencana tersebut didasari pada hasil evaluasi tahun sebelumnya. Namun kenyataanya tidak, laporan pemerintah daerah di tahun lalu yang diserahkan ke pemerintah pusat baru akan dikembalikan dan diberi masukan di tahun depan. Sementara tanggapan atas laporan tersebut baru bisa "digunakan" pemerintah daerah di tahun berikutnya lagi. Terdapat jeda selama tiga tahun, untuk memaksimalkan laporan tersebut sebagai bahan evaluasi yang pastinya kondisi saat itu juga sudah berubah. Perputaran manajemen ulasan atas laporan ini memang bermula antara lain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua aturan menghendaki dan menghasilkan laporan berbeda dengan format yang bermacam-macam tergantung dari instansi pusat yang memintanya. Berulang berurusan dengan laporan yang notabene "tak bisa digunakan" untuk membantu perencanaan tahunan, tentu menyita waktu, buang-buang energi, menghabiskan dana, dan merenggut konsentrasi daerah membangun dan menyelenggarakan pemerintahan. Buku Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah ini mempersembahkan usulan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien, serta dilengkapi dengan timeline yang bisa digunakan. Informasi lain: Cover: Soft Cover Genre: Pemerintahan, Pembangunan, Hukum, Buku Referensi Detail Penulis: Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H. Jumlah Halaman: 224 Bahasa: Indonesia Penerbit: Penerbit Buku Kompas Dimensi: 15 x 21 cm Tanggal Terbit: 17 Juni 2019 Berat: 0.10 kg ISBN: 9786024127442