Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi

Diversi sebagai cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia adalah suatu kenyataan yuridis-normatif. Sekalipun ada kesan yang terpatri secara terbatas, peraturan perundang-undangan hanya memberlakukan penggunaan institusi hukum pidana itu untuk perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, namun ada gagasan dimaksudkan untuk gagasan perluasan penggunaan atau utilisasi diversi, yaitu bahwa cara penyelesaian perkara yang menggunakan diversi di Indonesia nantinya tidak hanya dipergunakan dalam menyelesaikan perkara anak saja. Diversi dapat pula diterapkan pada perkara-perkara pidana pada umumnya, mungkin mula-mula diperkenankan bagi perkara-perkara yang nilai (ekonomis) dan daya rusak yang kecil bagi masyarakat dalam sistem hukum Pancasila. Manfaat di balik gagasan seperti itu antara lain adalah mengurangi tingkat konflik dalam penegakan hukum. Gagasan seperti itu tidak asing dalam perspektif teori keadilan bermartabat, khususnya rujukan kepada hukum adat Indonesia. Bahwa, perkara diselesaikan dengan kearifan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (nasional) lokal. Di samping itu, sejak dulu di Nusantara, sebelum diintrodusir dan dipergunakannya sistem hukum civil law dan common law yang dibawa oleh pemerintah-pemerintah kolonial sudah ada pluralisme hukum, termasuk pluralisme dalam penegakan hukum untuk perkara pidana. Pluralisme hukum itu misalnya ditandai dengan adanya pilihan hukum (termasuk memilih menggunakan mekanisme penyelesaian perkara pidana), yang sejarahnya di Indonesia telah dimulai dari Pasal 163 dan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling). Pelajari selengkapnya di buku “Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi”. Informasi Buku Judul : Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Penulis : Dahlan Sinaga ISBN : 9786026913104 Penerbit : Nusa Media Tanggal Terbit : 15 Februari 2017 Jumlah Halaman : 318 Berat : 0.3600 kg Jenis Cover : Soft Cover Lebar : 14 cm Bahasa : Bahasa Indonesia